Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Kemana Anggaran Pemeliharaan Jalan Ciburuy? Kinerja Kepala UPT Jalan dan Jembatan PUPR Ciomas Dipertanyakan
Bodetabek

Kemana Anggaran Pemeliharaan Jalan Ciburuy? Kinerja Kepala UPT Jalan dan Jembatan PUPR Ciomas Dipertanyakan

10.10.00
Share it:


Cibinong,(MediaTOR Online) - Jalan Ciburuy yang merupakan bagian jalan Kabupaten Bogor rusak dan berlubang, sehingga dikeluhkan para pengguna jalan dan warga masyarakat. Ironisnya tidak ada pebaikan untuk jalan tersebut oleh pihak UPT PUPR Ciomas, Kabupaten Bogor.

Akses jalan yang menghubungkan beberapa desa ini telah diperbaiki oleh warga masyarakat Ciburuy secara bergotong royong dan swadaya. Dengan melakukan penambalan serta perapihan jalan kabupaten tersebut supaya nyaman dilalui warga masyarakat serta pengguna jalan.

Salah satu pengguna jalan sekaligus warga Ciburuy yang berinisial HF mengatakan jalan tersebut tidak pernah tersentuh perbaikan hampir ada 3 tahun. Sehingga masyarakat berinisiatif  melakukan perbaikan jalan secara swadaya, ucapnya.


Anggaran pemeliharaan untuk perbaikan jalan yang seyogyanya digunakan untuk setiap jalan kabupaten tentu saja dipertanyakan beberapa pihak. Salah satunya Asep,  selaku pemerhati Pemerintah Kabupaten Bogor menjelaskan seharusnya jalan Ciburuy yang merupakan jalan kabupaten harusnya diperbaiki oleh pihak PUPR karena sudah tersedianya anggaran pemeliharaan setiap tahunnya untuk memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Kalau tidak ada perbaikan jalan, lalu kemana anggaran pemeliharaan tersebut, yang setiap tahun biasanya disediakan Pemerintah Kabupaten Bogor, jelasnya

Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya  Kepala UPT Jalan dan Jembatan Ciomas tidak bisa dihubungi.( R.Kartolo)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)