Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Mendesak, SDN Setia Mulya Butuh Perhatian Bupati

Mendesak, SDN Setia Mulya Butuh Perhatian Bupati

19.03.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Setiap sekolah milik negara di semua jenjang pendidikan baik TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, terkait sarana dan prasarana yang memadai merupakan tanggung jawab negara. Untuk itulah setiap sekolah yang butuh pembangunan dan rehabilitasi, pihak pengelola sekolah wajib melaporkan ke pemerintah terutama dalam perbaikan sarana yang sudah ada. Perbaikan sarana itu sangat mendesak dalam rangka pemenuhan sarana yang dibutuhkan agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman dan kondusif buat mereka warga sekolah hususnya anak didik yang menimba ilmu di sekolah tersebut.

SDN Setia Mulya 02

Hal itulah yang dibutuhkan SDN Setia Mulya 02 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekolah yang dipimpin Acep Saripudin itu sangat mendesak butuh rehab total seluruh lokal yang tidak terpakai lagi dan jembatan masuk sekolah agar jangan ternendala mobil mau masuk ke sekolah itu. Jembatan masuk itu penting mengingat adanya saluran air di jalan utama Tarumajaya, kondisinya memprihatinkan dan hanya bisa dilalui sepeda motor. Tamu sekolah yang membawa kenderaan musti parkir di jalan utama, ahirnya mengganggu arus lalulintas.

Jembatan masuk sekolah seadanya

       Bangunan lokal sebelah kanan busuk

Mengingat sekolah ini terletak di jalan utama Tarumajaya, sangat memalukan mengingat kecamatan ini berbatasan dengan DKI Jakarta. Bangunan lokal yang busuk itu sepatutnya segera diperbaiki dan wajib diawasi ketat jangan sampai roboh guna mencegah anak didik jangan sampai tertimpa akibat ambruk faktor usia dan faktor alam serta cuaca. Demikian juga jembatan itu yang dilalui ratusan siswa dan guru setiap hari berpotensi si jatuh dan tergelincir. Bupati Bekasi diharap mendesak untuk memberi perhatian serius demi nasib anak didik kita yang menimba ilmu di situ.(Purba...)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)