Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Politik Kick Off Kampanye Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Bogor
Politik

Kick Off Kampanye Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Bogor

18.55.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Dua hari menjelang masa kampanye pemilu 2024, Dewan Pimpinan Daerah PSI Kab. Bogor melakukan Kick Off  Kampanye Partai Solidaritas Indonesia. 

Kegiatan ini dilakukan pada Hari Minggu, 26 November 2023 di Hotel Pendopo 45 Kemang Kabupaten Bogor. 


Sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum masa kampanye dimulai tanggal 28 November 2023. Untuk menghadapi masa kampanye ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kabupaten Bogor  Muallim Daud beserta jajaran pengurusnya mengumpulkan seluruh Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab. Bogor. Tujuannya adalah untuk bersinergi, gotong-royong, soliditas, dan saling membantu sesama caleg. 

"Kami ingin menelorkan kursi dari Partai PSI" kata Muallim Daud. Caranya harus gotong-royong dan saling membantu dengan sesama caleg dan pengurus partai. 

"Kemenangan sudah didepan mata, semua energi dan sumber daya harus dikerahkan untuk memenangkan partai" tambah Muallim. 

Politik Riang Gembira

Dalam sambutan dan arahannya Ketua DPD PSI Kab. Bogor juga menyampaikan bahwa pada kontestasi pemilu 2024 para kader harus menghadirkan suasana dan atmosfir riang gembira, tidak perlu bersitegang. Karena pemilu adalah pesta rakyat, harus menjunjung tinggi azas demokrasi. 

Ditengah sorotan tajam terhadap Partai PSI kita harus merespon dengan senyuman dan siap memperbaiki diri. Kita harus berterima kasih atas perhatian yang diberikan masyarakat. 

Politik Santun dan Santuy

Para caleg harus menunjukkan sikap santun dalam berinteraksi dengan masyarakat kapanpun dan dimanapun. Rakyat sudah jenuh dengan sikap politisi yang suka nge gass dan defensif kalau dikritik. Kritikan merupakan vitamin untuk pertumbuhan organisasi, jadi responnya santai saja. 

Siap Salah dan Mohon Nasehatnya

Selaku partai yang tergolong masih baru, Ketua Umum Mas Kaesang Pangarep selalu mengingatkan para kader agar terbuka terhadap masukan, saran dan nasehat dari pihak manapun. Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai inklusif. 

Pada acara kick off ini Ketua DPD PSI juga mengingatkan kepada seluruh caleg untuk membaca dan memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang kampanye, sehingga tidak terjadi pelanggaran. (Eka)

Tags: Politik
Share it:

Politik

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)