Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Ragam Pungutan SMAN 14 Kota Bekasi, Layak Dilaporkan

Ragam Pungutan SMAN 14 Kota Bekasi, Layak Dilaporkan

22.06.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Maraknya pungutan setiap sekolah di KCD Wilayah 3 Bekasi, khususnya daerah Kota Bekasi yang memberatkan orang tua siswa, patut dipertanyakan. 

SMA/SMK yang menjadi tanggung jawab Propinsi Jawa Barat  terkait pendanaan  operasional sekolah menjadi suatu kajian para sosial kontrol dana sekaligus mengawasi terkait sumber dana yang tidak jelas aturan. Dan peraturan yang bersumber dari orang tua, mengingat sekolah yang menjadi tanggung jawab bersama untuk mengawasi.

Mengingat adanya dua bendahara di situ, bendahara Bos dan Komite. Untuk tahun ajaran 2023 - 2024 ini, pihak sekolah sudah menggalang dana dari orang tua.

SMAN 14 Kota Bekasi

Hanya saja di era kepemimpinan KCD Wilayah 3, Made merestui dan ada pembiaran segala macam pungutan tanpa diberi sanksi oleh KCD dengan alasan yang pembiayaan sekolah. 
Gubernur dan Menteri wajib bertindak atas pungutan  yangg tidak jelas itu atas Restu Made. Untuk masalah pertanggungjawaban  komite sekolah juga tidak jelas. Untuk itu, Mangadar Siahaan akan menyikapi dan melaporkan ke aparat  penegak hukum.

  Humas menerima tamu di pos sekuriti

Mangadar Siahaan, Ketua LSM Lapan Tipikor mengatakan, beberapa minggu lalu telah menyurati pihak sekolah terkait pungutan itu. Hingga kini belum ada respon Kepala Sekolah untuk bertemu dan klarifikasi langsung, malah Kepala sekolah menyuruh Humas, Armen memberi jawaban tertulis via WA, dengan alasan Kepsek sibuk. Saya mau memperjelas masalah keluhan orang tua siswa terkait pungutan Rp 3.800
.000 dan SPP tiap bulan Rp 300.000 bagi Kls 10 siswa baru, tambah Mangadar.


Mangadar mengatakan sesuai dengan keluhan orang tua siswa dikatakan sumbangan tapi semua sama rata dan wajib mencicil. Hal ini akan saya laporkan ke Propinsi  Jawa Barat dan Kementerian untuk mempertanyakan legalitas pungutan, sebab KCD Wilayah 3 telah merestui pungutan itu, tegas Mangadar di kantornya.



Pungutan lain yang memberatkan siswa terkait kegiatan pramuka ke Bogor, per siswa dipungut Rp 500.000 dan hal ini dibenarkan Humas. Hingga berita ini ditulis tak ada atau belum ada respon Kepala Sekolah, Suwono untuk bertemu, ujar Mangadar Siahaan dengan serius, sembari menunjukkan banyaknya keluhan orang tua siswa.(Purba...)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)