Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Ijasah Siswa yang Ditahan Pihak Sekolah Akhirnya Diserahkan
Pendidikan

Ijasah Siswa yang Ditahan Pihak Sekolah Akhirnya Diserahkan

15.52.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Wali Murid SMA Negeri 1 Jonggol, Kabupaten Bogor berinisial P menyampaikan terimakasih kepada pihak sekolah dan LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsj (GIAK) Bogor atas diserahkan ijazah anaknya yang sempat tertahan.

"Iya alhamdulilah pihak sekolahan telah memberikan langsung ijazah anak saya pada pagi ini, Senin, 25 Desember 2023," katanya melalui pesan singkat WhatSapp pada Senin (25/12/2023).

Ia menambahkan dengan pemberian ijazah tersebut besar harapan, anaknya dapat pekerjaan yang layak sehingga dapat meringankan beban ekonomi keluarga.

"Harapan saya sebagai orang tua tercapai. Karena saya yakin mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak serabutan. Karena pabrik maupun perusahaan lain inginnya ijazah yang asli," ucap P.

Sementara itu, terkait pemberian ijazah tersebut, salah satu guru SMAN 1 Jonggol Dwi Rahayu menjelaskan, sebelumnya telah meminta wali murid dan peserta didik untuk datang ke sekolahan.

"Bahkan siswa tersebut ketika foto ijazah, sampai harus dijemput oleh guru ke rumahnya. Dan ketika pembagian ijazah pun tidak hadir," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Bogor, Julianda Effendi geram soal masih banyaknya praktik penahanan ijazah oleh pihak satuan pendidik karena tunggakan administrasi. Salah satunya di SMA Negeri 1 Jonggol, Kabupaten Bogor.

Untuk diketahui, kebijakan di SMA Negeri 1 Jonggol tidak ada untuk penahanan ijazah.(rd)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)