Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal LSM Tuntas Desak Kejaksaan Tinggi Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Kedukan Bujang
Hukum Dan Kriminal

LSM Tuntas Desak Kejaksaan Tinggi Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Kedukan Bujang

13.21.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - LSM Tuntas mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan segera mengusut dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Kedukan Bujang, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

    Ketua Lsm Tuntas, Erwin kepada Wartawan di Palembang, Senin, menjelaskan, LSM Tuntas melalui surat nomor 67/Tuntas/II/2024 tertanggal 1 Februari telah melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa,Desa Kedukan Bujang, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

    Dugaan penyimpangan Dana Desa itu diantaranya, tahun 2023, Desa Kedukan Bujang menerima Dana Desa sebesar Rp.1.099.180.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, untuk penggunaan dana tahap satu yaitu berupa insentif tutor Paud dan Madrasah Diniyah Rp.24.400.000, diduga tidak diserahkan sepenuhnya. Pemberian makanan tambahan dan susu Rp.9.195.000, diduga menyimpang. Pengadaan pupuk NPK Pertanian sebesar Rp.219.836.000, diduga menyimpang. Pembelian lap top Rp.18 juta diduga di mak up.Dugaan penyimpangan diduga terjadi dalam penggunaan dana tahap dua dan tahap tiga.

    Menurut Erwin, untuk mencairkan Dana Desa tahap demi tahap, oknum Kepala Desa diduga merekayasa SPJ.

       Erwin berharap, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan segera melakukan pengusutan. Bila dilakukan pengusutan, hendaknya bekerjasama dengan konsultan dan atau tim tehnis dari pihak lain dalam hal menghitung kerugian negara. Hal ini untuk menghindari adanya permainan antara oknum Kepala Desa dengan oknum di Inspektorat.(rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)