Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Kakanwil Kumham Jabar Kunjungi Kanim Bogor
Bodetabek

Kakanwil Kumham Jabar Kunjungi Kanim Bogor

14.38.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor (25/03). 

Dalam kunjungannya, Kakanwil KumHam Jabar melakukan peninjauan area pelayanan dan fasilitas yang ada di Kanim Bogor. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ruhiyat M. Tolib

Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ruhiyat M. Tolib serta Jajaran mendampingi Kakanwil Kumham Jabar dan menjelaskan terkait pelayanan dan fasilitas di Kanim Bogor.

Gedung Kantor Imigrasi Bogor yang memiliki luas tanah sebesar 14,042 M  dan luas bangunan sebesar 5,141 M memiliki bangunan berupa Gedung utama, pendopo yang berada di halaman belakang yang telah berfungsi sebagai masjid, Kantin dan Area parkir.

Kakanim Bogor menjelaskan kepada Kakanwil Kumham Jabar bahwa tengah direncanakan pula pembangunan rumah dinas yang masih berlokasi di bagian belakang gedung Kantor Imigrasi Bogor. 

Selain itu, di sela-sela kunjungan Kakanwil Kumham Jabar melakukan komunikasi langsung terhadap pengguna layanan jasa keimigrasian yang tengah melakukan permohonan di Kanim Bogor.(Dono)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)