Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Sejumlah LSM Desak Kapolda Sumsel Segera Tindak Tegas Mafia Migas
Hukum Dan Kriminal

Sejumlah LSM Desak Kapolda Sumsel Segera Tindak Tegas Mafia Migas

10.59.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Sejumlah LSM akan melakukan aksi demontrasi ke halaman Mapolda Sumsel untuk  mendesak Kapolda Sumatera Selatan segera melakukan tindakan tegas terhadap mafia Migas, pelaku penimbunan BBM Ilegal di Wilayah Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Salah satu tempat penimbunan BBM Ilegall yang ditertibkan beberapa waktu yg lalu. Namun saat ini buka kembali. Kebal hukum?

Berbicara kepada Wartawan di Palembang, Rabu, Irwan salah seorang aktivis mengungkapkan, ternyata penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan Tim Polda Sumatera Selatan, tidak membuat jera para pelaku tindak kejahatan penimbunan BBM bersubsidi.

Saat ini praktek pengoplosan dan penimbunan BBM masih marak di Wilayah Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Sebelumnya, para pelaku tindak kejahatan ini sempat ' tiarap' pasca penggerebekan oleh Tim Polda Sumsel. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Faktanya, para pelaku kejahatan penimbunan dan pengoplosan BBM bersubsidi ini kembali beroperasi. Penggerebekan itu diduga hanya untuk mengelabui bahwa gudang tersebut telah ditertibkan. Disisi lain, tak ada pelaku yang dilimpahkan ke Pengadilan.

Dari hasil penelusuran MediaTOR, sejumlah lokasi yang diduga dijadikan tempat operasi para pelaku pengoplosan dan penimbunan BBM Ilegal tersebut berada di beberapa tempat. Diantaranya, di Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. Lokasinya tidak jauh dari SPBU Pegayut. Gudang yang berdinding terpal biru.

Keterangan yang diperoleh, gudang tersebut menampung minyak dari penyulingan minyak Ilegal yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. Setiap hari puluhan truk bongkar BBM di tempat itu.

Lokasi lainnya, di dekat SMK Pegayut. Gudang-gudang penimbunan BBM Ilegal tersebut diduga milik Idan, warga Desa Ibul 2 Kecamatan Pemulutan. Menurut sebuah sumber, usaha BBM Ilegal milik Idan ini sangat besar." Puluhan truk setiap harinya suplay BBM Ilegal ke gudang ini," ujar salah seorang Warga yang tak mau disebutkan namanya.

Tak jauh dari situ, hanya berseberangan jalan, ada dua lokasi penimbunan BBM Ilegal. Lokasi ini termasuk Wilayah Desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan. Sedangkan tempat penampungan BBM Ilegal di Desa Babatan Saudagar diduga dibekingi oknum berseragam.

Beroperasinya tempat penimbunan BBM Ilegal itu diduga dibekingi oknum tertentu. Diduga, banyak oknum menerima jatah uang 'pengamanan ' dari pemilik gudang.

Terkait itu, Sejumlah aktivis dalam waktu dekat akan melakukan aksi ke Mapolda Sumsel guna mendesak Kapolda Sumatera Selatan segera melakukan tindakan Hukum. "Mafia Migas ini tak bisa dibiarkan," ujar seorang aktivis.

Sebelumnya,beberapa waktu yang lalu,Kapolsek Pemulutan dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan pembiaran terhadap penimbunan BBM di Wilyahnya.( Tim ) 

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)