Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah SETELAH PDIP, HABIB MULKI KEMBALI DAFTAR MELALUI PAN
Daerah

SETELAH PDIP, HABIB MULKI KEMBALI DAFTAR MELALUI PAN

09.30.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) Selang beberapa hari setelah daftar sebagai calon Bupati Sukabumi di PDIP, hari ini, Selasa 23 April 2024 Habib Mulki daftar di Partai Amanat Nasional (PAN). Habib Mulki beserta rombongan team dari Sabarta mendatangi kantor DPD PAN untuk mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dalam kontestan Pilkada 2024. Kedatangan Habib Mulki disambut baik oleh team Desk Pilkada PAN Kabupaten Sukabumi. 



Dalam acara seremonial pendaftaran Habib Mulki  ke PAN,  Ketua Team Desk Pilkada PAN Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada Habib Mulki. Karena ini merupakan suatu kebanggaan juga penghormatan untuk mendaftar di PAN. Harapannya semoga bisa terjalin komunikasi dan bersinergi dengan partai partai lain untuk mewujudkan Sukabumi lebih maju dan berdaulat sesuai visi misi Habib Mulki.

"Dan perlu diketahui Pak Habib adalah salah satu pendaftar yang ke enam dari lima yang sebelum nya sudah mendaftar di DPD PAN Kabupaten Sukabumi," ujarnya.


Di tempat yang sama Habib Mulki menegaskan kepada media bahwa pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran PAN yang sudah membuka pintu untuk saya. Dan saya sebagai warga Sukabumi mempunyai hak yang sama untuk memilih bersilaturahmi ke PAN juga partai lainnya dalam  rangka mencapai sebuah visi misi untuk pembangunan Kabupaten Sukabumi. 

"Baik dari bidang pertanian, pendidikan, juga kesehatan dan tidak ketinggalan juga untuk perekonomian dan lainnya," ungkap Habib Mulki.(SU)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)