Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Indra Pardede Direktur LSM akan Melapor Terkait Adanya Anak Terzolimi di SMAN 3 Tambun Selatan Bekasi
Pendidikan

Indra Pardede Direktur LSM akan Melapor Terkait Adanya Anak Terzolimi di SMAN 3 Tambun Selatan Bekasi

21.39.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Indra ST Pardede, Direktur Investigasi dan Observasi LSM Suara Pemuda Indonesia (SPI) akan melaporkan Kepala Sekolah SMAN 3 Jahra dan panitia PPDB tahun 2024 terkait ditemukannya seorang calon siswa anak yatim yang terzolimi dan terpinggirkan saat penerimaan siswa jalur zonasi. Feliks Butarbutar tidak diterima sebagai siswa baru walau rumahnya hanya berjarak 200 meter. Sementara anak yang berjarak 700 meter dari SMAN 3 Tambun Selatan Jawa Barat ini bisa diterima sebagai siswa baru, ada apa ini, tanya Indra Pardede dengan tegas di kantornya, mempertanyakan kinerja panitia PPDB bawahan Jahra itu.

  Indra Pardede, Direktur Investigasi LSM Suara Pemuda Indonesia

Menurut Indra Pardede kinerja Jahra selaku Kepala Sekolah dan nuraninya patut dipertanyakan saat PPDB online di sekolah itu beberapa hari yang lalu. Selaku Kepsek tidak menyuruh anak buahnya untuk cek fisik ke lapangan untuk menemui Feliks Butarbutar yang rumahnya berjarak 200 meter dari sekolah yang dia pimpin. 
Seharusnya Jahra punya nurani yang baik dan punya kebijakan agar anak yatim Feliks Butarbutar bisa diterima sebagai siswa kelas 10 di sekolahnya lewat jalur zonasi, Jahra seharusnya  meloloskan anak yatim berjarak 200 meter demi masa depan anak kurang mampu itu, tegas Indra Pardede dengan  tegas. 
Saya kenal Jahra waktu saya di LSM KAMPAK, tambahnya.
Bila tidak ada lagi kebijakan dan pertimbangan baik dari Jahra dan tim PPDB SMAN 3 Tambun Selatan maka hal ini akan saya laporkan ke Disdik di Bandung dan juga akan saya layangkan surat ke Gubernur Jawa Barat. Anak yatim yang terzolimi berkat ketidak sesuaian berkas musti dibantu. Kita bersyukur anak yatim masih mau bersekolah, ujar Indra sembari menunjukan berkas sang anak yang bermukim di Komplek Vila Bekasi Indah 1 Desa Mangunjaya, Tambun Selatan yang berada di belakang sekolah SMAN 3 itu persis.
Semua jalur akan saya koreksi total kebenarannya, kata Indra. Patut kita curigai kok yang jarak jauh bisa diterima. Selain masalah PPDB terkait Pungli di SMAN 3 itu juga akan saya lapor, sebab kelas 10 tahun lalu pihak sekolah memungut 2, 4 juta rupiah per siswa. Belum terkait jalan jalan ke Cirebon 600 ribu dan ke Yogyakarta jutaan, tambah Indra Pardede dengan serius. *****(Drs A. Purba/JS/IP)
Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)