Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Pengadaan Speed Bump Dishub Kabupaten Bekasi Diduga Markup
Bodetabek

Pengadaan Speed Bump Dishub Kabupaten Bekasi Diduga Markup

09.38.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Proyek pengadaan speed bump oleh Dinas Perhubungan Kabupaten  Bekasi tahun anggaran 2024 patut dipertanyakan sebab selain diduga mark up juga telah ada yang rusak , ujar Johan Siregar Ketua LSM Indonesia Transparansi Publik ( ITP) dengan tegas di kantornya belum lama ini. Hasil kajian mutu dan voleme proyek tersebut  men jadi  bahan perbincangan masyarakat.

Contoh yang sudah rusak

Nilai kontrak Rp. 196.692,000,00 harga satuan meter Rp. 1.329.000,00 . Volume  Pekerjaan 148 meter .nama Pelaksanaan Pekerjaan SADDAM ESTU MULIA .diduga dinas terkait memark-up harga . Analisa harga Saddam Estu Mulia Speed Bump permeter Rp .1.329,000,00 di kurang PPN + Frovit/Over head 26% . = Rp 983,460,00 dikurang harga Pasar atau penyedia lain Speed Bump permeter Rp. 230.000,00 = Rp. 753.460,00 selisih harga atau make-up harga .jika di kali volume 148 meter = Rp .111.512,080,00 ( seratus sebelas juta )diduga kerugian negara.dari kegiatan Pengadaan Speed Bump.  disamping itu Speed Bump yang sudah terpasang sudah rusak padahal baru seumur jagung kegiatan ini pada bulan Januari/Pebruari thn 2024..

Berdasarkan informasi beberapa Perusahaan penyedia barang dan jasa di satuan kerja Dinas Perhubungan bekerja sama saling berbagi rejeki dan di duga Pinjam pakai Perusahaan.

Belum lama sudah sompel

Proyek Dishub tersebut atas hasil survey di lapangan (TKP) ditemukan telah ada yang rusak dan volume serta anggaran proyek ini patut dikaji dan disikapi hingga ke aparat penegak hukum. Sebab antara Dishub dan rekanan kerjanya dipertanyakan publik dan diduga pula ada unsur KKN. 

Sehingga patut diduga merugikan keuangan  negara, kata Johan Siregar, sembari memperlihatkan hasil kajian mutu proyek tersebut.(Ap/JS ****)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)