Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Koalisi PKB-PKS di Pilkada Kota Tangerang Bakal Lahirkan Poros Baru

Koalisi PKB-PKS di Pilkada Kota Tangerang Bakal Lahirkan Poros Baru

18.17.00
Share it:

Kota Tangerang,(MediaTOR Online) - Ketua DPD PKS Kota Tangerang Arief Wibowo memberi isyarat partainya bersama PKB akan membangun poros baru pada Pilkada Kota Tangerang.

“Memang sampai detik ini belum ada keputusan resmi dari DPP, saat ini kita (red-PKS) masih membuka komunikasi untuk penjajakan poros baru,” jelas Arief dikutip dari Bantenexpres, Kamis (01/08/2024).

Arief menambahkan bahwa komunikasi Pengurus PKS dan PKB diseluruh tingkatan baik Kota, Provinsi maupun pusat sedang berjalan secara intens untuk membangun poros baru pada Pilkada Kota Tangerang.

“Kita komunikasi dengan PKB masih berjalan intens, Do’akan saja yang terbaik untuk Kota Tangerang yah,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPC PKB Kota Tangerang Ahmad Fuady yang mengatakan bahwa antara PKB dan PKS selangkah lagi membangun Poros Baru di Pilkada Kota Tangerang.

“Alhamdulillah kita (PKS-PKB) saling silaturahmi dan komunikasi lebih intens, Bismillah selangkah lagi akan ada poros baru di Pilkada Kota Tangerang,” Tandas Anggota DPRD Provinsi Banten tersebut kepada MediaTOR.

Fuady mengakui bahwa konstelasi Pilkada Kota Tangerang masih sangat cair dan dinamis, namun menjelang tahapan pendaftaran di KPU yang tinggal menghitung hari partainya akan lebih mengerucut memastikan partai Koalisi.

“Kan sudah tinggal beberapa hari lagi pendaftaran, Insyaallah sudah mengerucut tinggal dimatangkan saja,” Pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa apabila PKB dan PKS berkoalisi maka Syarat untuk mengusung pasangan Calon telah terpenuhi, Pasalnya PKS memiliki modal 6 Kursi dan PKB 5 Kursi DPRD Kota Tangerang hasil Pileg 2024.

Untuk diketahui bahwa PKB telah memberikan Surat Rekomendasi Tahap I kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah sebagai Bakal Calon Wali Kota Tangerang.

Sementara PKS sendiri telah memberikan Surat Tugas kepada Calon Anggota DPRD Kota Tangerang terpilih Fredyanto untuk maju pada Pilkada Kota Tangerang.(Sabar)


Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)