Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SDN Simpangan 01 Cikarang Utara Dilaporkan Ke Inspektorat
Hukum Dan Kriminal

SDN Simpangan 01 Cikarang Utara Dilaporkan Ke Inspektorat

08.13.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Mangadar Siahaan selaku Ketua Umum LSM Lapan Tipikor telah melaporkan SDN Simpangan 01 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat ke Inspektorat . Surat laporan sudah didamaikan dan pihak Inspektorat akan memproses dan mendalami dugaan Pungli iuran komputer dan masalah lainnya, termasuk penggunaan dana Bos Pusat sejak tahun 2022 hingga 2023, ujar Mangadar di kantarnya, sembari menunjukan bukti bahwa laporan itu telah diterima pihak Inspektorat.

Mangadar Siahaan Ketua LSM Lapan Tipikor


Mangadar menambahkan dugaan Pungli itu bermula daripenuturan para orang tua suswa sejak Eber kepala sekolah SDN Simpangan 01 mengadakan program komputer berbayar Rp 25.000 persiswa untuk seluruh siswa di sekolah itu. 

Akibat wabah covid 19 tahun 2020 program itu sempat terhenti dan vakum, oleh Eber saat memimpin sekolah itu mengadakan atau menjalankan lagi untuk siswa, sehingga menambah beban orang tua siswa. Demikian juga terkait seragam yang relatif mahal.

Surat laporan ke Inspektorat

Selain surat laporan terkait Pungli program komputer tersebut, LSM Lapan Tipikor juga telah melaporkan hal ini ke Dusdik lewat Kabid SD yang dipimpin Yudi. Kita tunggu saja bagaimana respon pihak Dinas terkait, tegas Mangadar Siahaan. Laporan ini bermula atas sikap Eber selaku kepala sekolah yang mengatakan bahwa LSM itu kurang kerjaan dan wartawan itu bodoh. Ini bentuk dari arogansi Eber selaku guru yang tidak terpuji.(Purba/MS)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)