Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Wanprestasi Jual Beli Tiket untuk Ibadah Umroh Disidangkan
Hukum Dan Kriminal

Wanprestasi Jual Beli Tiket untuk Ibadah Umroh Disidangkan

08.38.00
Share it:

Jakarta (MediaTOR Online) - Sidang Perdana Gugatan Wanprestasi Nomor Perkara 409/Pdt G/2024/ PN JKT Tim digelar. Penggugat PT. NSP Group Mandiri dengan tergugat Fikri didamping oleh kuasa hukum DR Fahmi Bachmid SH MHum Law Office & Partners.

Pada sidang Perdana Wanprestasi jual beli tiket untuk Ibadah Umroh, PT. NSP Group Mandiri selaku Penggugat  tidak hadir di persidangan. Juga penasehat hukum Stefan Heriyanto SE SH MH. Sesuai dengan yang tercantum di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Timur,

Ketua Majelis Hakim Gatot SH dengan anggota Rudy Siregar SH dan Donny Dortmund SH menunda persidangan selama sepekan.

Diluar persidangan kuasa hukum tergugat DR Fahmi Bachmid.  SH MH menyatakan terkait perkara ini pihaknya telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan PT. NSP Group Mandiri ke Polres Metro Jakarta Timur/ Polda Metro Jaya  Nomor : LP / B / 2521 / VIII / JKT,  Pelapor M. Reza Kemal Nugraha.

Adanya dugaan penipuan atau penggelapan atas pembelian tiket perjalanan umroh sebanyak 44 tiket dengan total kerugian Rp. 609.400.000 yang ditransfer pada tanggal 11 Mei 2024 ke rekening atas nama PT.NSP Group Mandiri, perjanjian tiket akan diserahkan tanggal 11 Juli 2024 namun tiket tidak kunjung diserahkan dan uang pun tidak dikembalikan.

Kuasa hukum Fahmi berharap jangan lagi ada korban seperti ini, yang merugikan orang yang punya niat untuk beribadah " ujarnya.(PP)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)