Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rotasi Pejabat Humas
Hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rotasi Pejabat Humas

09.01.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Pengadilan Negeri Jakarta Timur  belum lama ini rotasi pejabat Humasnya. Immanuel Tarigan bersama Herbert Harefa mengemban tugas baru sebagai Humas di PN Jaktim. 



Immanuel mengatakan, saat ini dirinya ditugaskan menggantikan posisi Donny Dortmund yang sebelumnya membidangi Humas di PN Jaktim. Hakim senior ini  berpengalaman dibidang kehumasan di Medan Sumatera. Sedangkan, posisi Chita Cahyaningtyas digantikan oleh Herbert Harefa. 

Herbert ditugaskan mendampingi Immanuel Tarigan sebagai juru bicara PN Jaktim.  sudah cukup pengalaman sebagai humas di Cirebon tahun 2007-2010 Humas. Di Lubuk Pakam, Bengkulu. Saya juga Humas di Medan, nah sekarang pun disini," ujar Immanuel Human PN Jaktim, Senin, (12/8/2024). 

Ia berjanji akan menjembatani wartawan dengan pimpinan PN Jaktim. Hal tersebut disampaikan Immanuel demi kepentingan pemberitaan seputar internal pengadilan. Immanuel menceritakan pengalamannya selama menjadi Humas di PN lainnya akrab dengan jurnalis. 

"Kami mencoba untuk menjembatani supaya komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan segan-segan memberikan masukan ke kami," jelas Immanuel. 

Sementara, pengurus Pokja Pengadilan Negeri Jakarta Timur  menyampaikan terimakasih terhadap PN Jaktim yang telah bersinergi dengan rekan-rekan wartawan. Ia menjelaskan, bahwa PN Jaktim terbuka dan menerima wartawan sebagai mitranya. 

Terimakasih atas keterbukaan pengadilan menerima kami sebagai mitra. Selama ini kita sudah cukup baik dengan pengadilan mudah-mudahan ke depan semakin bersinergi dan bisa bekerjasama yang baik. humas dan hakim," diungkapkan saat kopi morning

Pengurus pokja juga mengucapkan terimakasih kepada Donny Dortmund, Humas PN Jaktim yang lama. Masa tugas Donny pun telah berakhir di bidang kehumasan.(PP)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)