Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Warga Sambut Antusias dan Puji Layanan Paspor Simpatik Imigrasi Bekasi
Metropolitan

Warga Sambut Antusias dan Puji Layanan Paspor Simpatik Imigrasi Bekasi

17.26.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) - Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi berusaha keras menyingkirkan jauh-jauh momok berbelit-belitnya pelayanan terhadap masyarakat. Untuk  itu, Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggelar pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) di Bekasi, Minggu (11/4/2024).

Ternyata warga pun berbondong-bondong antusias mendengarkan dan menyambut layanan paspor Simpatik dari Imigrasi Bekasi tersebut yang digelar di pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Minggu (11/8/2024). 

Pelayanan paspor Simpatik dari Imigrasi Bekasi disambut gembira warga.


Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Felucia Sengky Ratna mewakili Dirjen Imigrasi Silmy Karim menyebut bahwa acara bertajuk Pelayanan Paspor Simpatik ini untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum dan HAM atau Hari Pengayoman yang diperingati setiap tanggal 19 Agustus.

"Acara ini juga untuk memeriahkan hari kemerdekaan RI ke-79 dan juga hari jadi Kemenkumham yang kami pusatkan di titik keramaian masyarakat Bekasi yaitu di Summarecon Mal Bekasi," jelas Sengky, Minggu (11/8/2024).

Pelayanan Paspor Simpatik disambut antusias oleh masyarakat tentunya tidak hanya warga Bekasi. Pasalnya, jika pendaftaran reguler atau biasa, masyarakat diharuskan mendaftar melalui M-Paspor dan menunggu beberapa waktu untuk mengajukan permohonan paspor. Melalui program ini masyarakat bisa langsung dilayani. permohonan paspor bagi WNI dan perpanjangan izin tinggal bagi WNA. 

"Kami buka pelayanan paspor baru dan juga penggantian paspor karena habis masa berlakunya sebanyak 179 pemohon. Selain itu kami juga melayani permohonan perpanjangan izin tinggal bagi WNA," tuturnya.

Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Uckhy Adhitya mengungkapkan bahwa  pihaknya menggandeng Pemerintah Kota Bekasi bersama dengan Bank Jabar memberikan fasilitas pembinaan dan sekaligus pendampingan permodalan bagi pelaku UMK di Kota Bekasi. Termasuk di dalamnya memberikan kemudahan layanan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi warga masyarakat yang ingin memulai usaha, secara mudah dan tidak dipungut biaya apapun.

"Melalui kolaborasi ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat Kota Bekasi terutama dalam mendorong semakin berkembangnya ekosistem usaha yang tumbuh dengan baik dan memastikan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi yang inklusif dan berkeadilan," kata Uckhy. 

Seorang warga saat ditanya tanggapannya dengan pelayanan paspor Simpati tersebut menyatakan kegembiraannya. Dia memuji Imigrasi dengan terobosannya itu, dan diharapkannya terus dilakukan inovasi agar pelayanan semakin baik dan prima.

Hadir dalam kesempatan itu Pj Walikota Bekasi Gani Muhammad beserta jajaran Pemerintah Kota Bekasi dan pimpinan Bank Jabar Kota Bekasi. (Pas)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)