Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Gerebek Desak Polda Sumsel Ambil Alih Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Desa Curup yang Ditangani Polres Pali
Hukum Dan Kriminal

Gerebek Desak Polda Sumsel Ambil Alih Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Desa Curup yang Ditangani Polres Pali

10.05.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerebek) mendesak Polda Sumsel segera mengambil alih kasus dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Curup yang ditangani Unit Pidkor Polres Pali.


Menurut Ketua Gerebek,Samiun AB, Unit Tipikor Polres Pali pernah melakukan  pengusutan dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Curup, Kecamatan Tanah Abang, Pali. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan.

Menurit Samiun, Tahun Anggaran 2023 Desa Curup menerima Pagu Dana Desa sebesar Rp.1.095.742.000, yang diperuntukkan beberapa program diantaranya,Pembangunan/Rehab/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sebesar Rp.301.719.000. Namun, berdasarkan Laporan masyarakat diduga dikerjakan tidak sesuai dengan dana yang ada.

Begitu juga penggunaan dana pencairan tahap kedua dan ketiga diduga terjadi penyimpangan.

Tahun 2022, Desa Curup mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.1.029.079.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, untuk penggunaan dana tahap awal berupa pembangunan jalan Usaha Tani sebesar Rp.210.807.000, diduga dikerjakan asal jadi.

Penggunaan dana tahap dua, pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp.235.157.000, diduga dikerjakan asal jadi. Program jumlah alat perlengkapan dan pengolahan peternakan yang diserahkan sebesar Rp.205.515.000, diduga terjadi penyimpangan.

Untuk tahap tiga berupa penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp.62.600.000, diduga dana yang dipergunakan tidak sebesar itu. Program Pelatihan/penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp.42.104.000,diduga terjadi penyimpangan.

Kegiatan jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan Rp.225.541.000, diduga terjadi penyimpangan.

Begitu juga penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Tahun 2020,diduga terjadi penyimpangan.(Rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)