Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Kapolda Sumsel Didesak Ambil Alih Kasus Pencurian Pemberantan yang Ditangani Polsek Prabumulih Barat
Hukum Dan Kriminal

Kapolda Sumsel Didesak Ambil Alih Kasus Pencurian Pemberantan yang Ditangani Polsek Prabumulih Barat

09.58.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) mendesak Kapolda Sumatera Selatan segera mengambil alih kasus Pencurian Pemberatan yang ditangani Polsek Prabumulih Barat.

Berbicara kepada Wartawan di Palembang, Sabtu, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi,HS mengungkapkan, kasus Pencurian Pemberatan yang dilaporkan Samsiar Bin Mat Sanal, sesuai Laporan Polisi ke SPK Polsek Prabumulih Barat No Pol LP/B/59/V/2024/Sumsel/Res Pbm/Sek Pbm Barat tanggal 18 Mei 2024 tentang Perkara Tindak Pidana Pencurian Pemberatan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 363 KUHP, sampai saat ini mengendap.

Menurut Asmawi, berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A2 Nomor:SP2HP/A2-59.a/2024/Reskrim Tanggal 27 Mei 2024, Penyidik telah menindaklanjuti dan berkas perkara telah dikirimkan ke Kejaksaan pada Tanggal 02 Juli 2024. Setelah dilakukan Penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum, berkas Perkara dikembalikan ke Penyidik, P 19 dengan petunjuk yang harus dipenuhi antara lain menghadirkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB.Bukti Pembayaran Angsuran Pertama sampai terakhir.

Permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB itu tidak masuk akal sebab kendaraan motor milik korban merupakan Leasing.

Keterangan yang diperoleh mengungkapkan, tiga tersangka yang merupakan oknum karyawan PT.NSC, perusahaan Pembiayaan yang berdomisili di Prabumulih,pernah ditahan namun dilepas.

Sampai saat ini penanganan kasus tersebut jalan ditempat. Terkait dengan itu,Society Corruption Investigation (SCI) mendesak Kapolda Sumatera Selatan segera mengambil alih kasus tersebut.(Rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)