Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Kades Bermasalah, Pencairan Dana Desa Teluk Kecapi Tahap Dua Ditunda
Hukum Dan Kriminal

Kades Bermasalah, Pencairan Dana Desa Teluk Kecapi Tahap Dua Ditunda

11.08.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Akibat banyak persoalan yang dihadapi dan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Tahap satu 2024, pencairan Dana Desa, Desa Teluk Kecapi tahap ditunda pencairannyan oleh Dinas PMD Ogan Ilir.

Keterangan yang diperoleh MediaTOR mengungkapkan, tiga kasus menjerat oknum Kepala Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. Kasus pertama, dugaan pemotongan dan uang saweran Dana BLT yang dilaporkan BPD Teluk Kecapi. Kasusnya tengah ditangani Unit Pidkor Polres Ogan Ilir. Tim Penyidik secara marathon telah memeriksa puluhan saksi.

Kasus kedua, dugaan pemalsuan tandatangan penerima BLT. Kasus ini tengah ditangani Unit Pidum Polres Ogan Ilir. Penyidik telah memeriksa beberapa orang saksi. Kasus ketiga, dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan tahap satu Tahun 2024 yang dilaporkan Society Corruption Investigation (SCI).

Kasus dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa, Tim Unit Pidkor telah melakukan pemeriksaan ke lapangan. Begitu juga pihak Inspektorat Ogan Ilir telah melakukan audit investigasi. Sebuah sumber menyebutkan, Tim Inspektorat Ogan Ilir tengah merampungkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diserahkan ke Tim Penyidik Unit Pidkor.

Sementara itu keterangan lain menyebutkan,dampak dari laporan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa itu, pencairan Dana Desa tahap dua 2024 ditunda oleh Dinas PMD Ogan Ilir."Dinas PMD Ogan Ilir  sangat berhati hati dan tidak mau ambil resiko dalam mencairkan Dana Desa, Desa Teluk Kecapi," ujar sebuah sumber.

Imbas lainnya, Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Teluk Kecapi juga ditunda pencairannya. Akibatnya, sejumlah perangkat Desa dan anggota BPD Teluk Kecapi sampai saat ini belum menerima tunjangan.( Asmawi,HS )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)