Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Kantor Imigrasi Bekasi Gelar Operasi JAGRATARA untuk Pastikan Tidak Ada TKA Langgar Ketentuan Perundang-undangan
Hukum

Kantor Imigrasi Bekasi Gelar Operasi JAGRATARA untuk Pastikan Tidak Ada TKA Langgar Ketentuan Perundang-undangan

20.40.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi gencar melakukan berbagai upaya demi tertibnya keimigrasian dan berlangsung secara baik berbagai aturan. Untuk itu, institusi tersebut menggelar operasi “JAGRATARA” fokus pengawasan orang asing selama tiga hari mulai tanggal 7 Oktober 2024 hingga 9 Oktober 2024. 

Operasi JAGRATARA yang dilancarkan Kantor Imigrasi Bekasi.

Operasi JAGRATARA ini dilakukan di beberapa lokasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bekasi yang disinyalir terdapat kegiatan dan keberadaan orang asing tidak sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Operasi JAGRATARA di Bekasi ini merupakan rangkaian operasi serentak di seluruh wilayah Indonesia di bawah kendali Direktorat Jenderal Imigrasi dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional serta memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran keimigrasian. Untuk tahun 2024 ini operasi JAGRATARA di Bekasi dilaksanakan sudah untuk ketiga kalinya.

Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Uchkhy Adhitya dan didukung jajaran Seksi Inteldakim, tim operasi JAGRATARA Kantor Imigrasi Bekasi melaksanakan kegiatan dengan melakukan pemeriksaan di wilayah Kabupaten Bekasi serta Kota Bekasi secara cermat.

“Di wilayah Kabupaten Bekasi terdapat salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara sehingga intensitas kegiatan dan keberadaan orang asing pada wilayah tersebut relatif cukup tinggi. Mayoritas dari orang asing tersebut berstatus sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA), maka dari itu kami perlu memastikan bahwa seluruh TKA tersebut telah menggunakan izin tinggal yang sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Uchkhy Adhitya, yang didampingi Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Bekasi, Senin (14/10/2024).

Pelaksanaan operasi JAGRATARA secara keseluruhan mulai dari hari pertama hingga hari ketiga (terakhir) telah berlangsung lancar. “Operasi JAGRATARA yang telah dilaksanakan kali ini sudah merupakan yang ketiga kalinya tahun 2024. Hasilnya, terbukti secara signifikan mampu mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Uchkhy Adhitya, menambahkan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada petugas di lapangan yang telah bekerja maksimal untuk tercapainya tujuan pelaksanaan operasi JAGRATARA ini. Ke depannya kami akan terus melakukan pengawasan serta kontrol terhadap seluruh orang asing atau TKA yang berada dan berkegiatan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bekasi,” tuturnya. (Pas)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)