Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Penggunaan Dana Desa,Desa Tri Anggun Jaya,Kecamatan Muara Lakitan Diduga Menyimpang
Hukum Dan Kriminal

Penggunaan Dana Desa,Desa Tri Anggun Jaya,Kecamatan Muara Lakitan Diduga Menyimpang

12.28.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) -Penggunaan Dana Desa,Desa Tri Anggun Jaya,Kecamatan Muara Lakitan,Musi Rawas, Sumatera Selatan, diduga terjadi penyimpangan.

Keterangan yang diperoleh Wartawan mengungkapkan,dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Tri Anggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas tersebut diantaranya, Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) priode bulan November hingga Desember 2021 sebanyak 150 Kpm diduga tidak diserahkan.

Untuk Dana DesaTahun Anggaran 2022,pekerjaan pengerasan jalan Desa di dusun 1 dengan nilai sebesar Rp.183 juta diduga dikerjakan asal jadi,tidak sesuai RAB.Program pengadaan bibit tanaman pangan sebesar Rp.56 juta,diduga tidak direalisasikan.

Untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2023 diduga banyak penyimpangan,diantaranya,pengerasan jalan desa di dusun 3 dengan nilai Rp.175.488.800,diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.Pembangunan Drainase di dusun 1 dan dusun 3 dengan nilai sebesar Rp.175.488.800,diduga dikerjakan asal jadi,tidak sesuai RAB.

Pembuatan gorong gorong di dusun IV dengan dana sebesar Rp.52.942.000,diduga tidak sesuai RAB.Pengadaan ternak sapi dan kandang sebesar Rp.170.988.000,diduga terjadi penyimpangan.Pembangunan lapangan badminton sebesar Rp.40 juta diduga terjadi penyimpangan.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2024 diduga terjadi penyimpangan beberapa item pekerjaan yang diantaranya,pembangunan drainase di dusun 3 dengan dana sebesar Rp.140.080.000,diduga dikerjakan asal jadi.

Bantuan bibit sayur dengan nilai Rp.48 juta,diduga terjadi penyimpangan.Bantuan ternak sapi dan kandang sebesar Rp.58.200.000,diduga terjadi penyimpangan.

Sementara itu,Kepala Desa Tri Anggun Jaya saat dihubungi via pesan singkat What's app tidak memberikan jawaban (Asmawi,HS )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)