Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Profil SCI Apresiasi Kinerja Polres Ogan Ilir
Profil

SCI Apresiasi Kinerja Polres Ogan Ilir

09.01.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online)  - Society Corruption Investigation (SCI) mengapresiasi kinerja jajaran Polres Ogan Ilir yang berhasil mengungkap kasus besar.

Kapolres Ogan Ilir,Akbp Bagus didampingi Kasat Intel dan Kasat Reskrim saat menerima puluhan aktivis beberapa waktu yang lalu


Berbicara kepada Wartawan di Palembang, Jum'at,  Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi,HS mengungkapkan, dalam kurun waktu beberapa bulan ini jajaran Polres Ogan Ilir berhasil mengungkap kasus besar yang mendapat perhatian Publik.

Kasus besar yang berhasil diungkap itu diantaranya, pembunuhan sopir fuso tak jauh dari pintu tol Desa Ibul 1 Kecamatan Pemulutan. Meski arah petunjuk minim, namun Polres Ogan Ilir berhasil menangkap pelakunya. Kasus perampokan Alfa Mart  Desa Babatan Saudagar,dalam waktu singkat dapat diungkap. Begitu juga kasus besar lainnya.

Di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Polres Ogan Ilir melalui Unit Pidkor berhasil mengungkap dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir.Unit Pidkor telah menetapkan mantan Kepala Desa Harimau Tandang sebagai tersangka. Unit Pidkor, kata Asmawi, sepanjang Tahun 2023 dan sampai Oktober 2024 berhasil menyelamatkan milyaran Rupiah keuangan negara dari dugaan penyimpangan Dana Desa.

Pengembalian keuangan negara dugaan penyimpangan Dana Desa itu atas kerjasama Unit Pidkor dengan Inspektorat Ogan Ilir. Setelah melakukan Investigasi  yang dilakukan Unit Pidkor dan audit Inspektorat ditemukan dugaan penyimpangan Dana Desa di sejumlah Desa di Ogan Ilir. Dari temuan itu, kemudian oknum Kepala Desa mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.

Saat ini, Unit Pidkor Polres Ogan Ilir tengah mengusut dugaan pemotongan dan uang saweran Dana BLT Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan. Secara Marathon Tim Unit Pidkor telah memeriksa puluhan saksi.(Rd)

Tags: Profil
Share it:

Profil

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)