Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Tokoh Masyarakat Pemulutan Sesalkan Pejabat Dinas PMD Ogan Ilir Mengabaikan Panggilan Polres Ogan Ilir
Hukum Dan Kriminal

Tokoh Masyarakat Pemulutan Sesalkan Pejabat Dinas PMD Ogan Ilir Mengabaikan Panggilan Polres Ogan Ilir

09.14.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Tokoh Masyarakat Pemulutan, pendamping Warga Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir menyesalkan sikap Pejabat Dinas PMD Ogan Ilir yang mengabaikan panggilan Penyidik Unit Pidum Polres Ogan Ilir terkait dugaan pemalsuan tandatangan penerima BLT.

Berbicara kepada Wartawan, Rabu, Tokoh Masyarakat Pemulutan Asmawi,HS yang juga pendamping warga Desa Teluk Kecapi mengungkapkan, menurut informasi yang diterima pihaknya, Penyidik Unit Pidum Polres Ogan Ilir telah mengirim Surat Panggilan kepada Kepala Dinas PMD Ogan Ilir untuk dimintai keterangan pada Selasa ( 8/10-2024 ) terkait dugaan pemalsuan tandatangan penerima BLT. Namun, panggilan itu tidak diindahkan oleh Pejabat Dinas PMD Ogan Ilir.

"Kami menyesalkan sikap Pejabat Dinas PMD Ogan Ilir yang mengabaikan panggilan itu. Ini ada apa," ujar Asmawi geram.

Menurut Ketua Partai Demokrat Ogan Komerring Ilir Priode 2002-2005 dan Ketua Partai Demokrat Ogan Ilir Priode 2005-2007 ini, kasus dugaan pemalsuaan tandatangan penerima BLT tersebut terungkap saat salah seorang penerima BLT diperiksa oleh Penyidik Unit Pidkor Polres Ogan Ilir. Saat itu Penyidik memperlihatkan daftar nama nama dan tandatangan penerima BLT Tahap satu 2024. Melihat ada  tanda tangannya, Sukoya keberatan. Sukoya merasa tandatangannya dipalsukan. 

Merasa dirugikan, akhirnya Sukoya melapor ke Polres Ogan Ilir. Menindaklanjuti Laporan itu, Penyidik Unit Pidum telah memeriksa beberapa orang saksi. Kemudian, tahap berikutnya akan memintai keterangan Pejabat Dinas PMD Ogan Ilir. Namun, saat dipanggil, Pejabat Dinas PMD Ogan Ilir tidak memenuhi panggilan, tanpa ada pemberitahuan.

"Kami berharap,Pejabat Dinas PMD Ogan tidak menjadi pelindung oknum Kades bejad," tegas Asmawi.(Dr)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)