Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Pejabat Ogan Ilir Tak Akan Melindungi Oknum Kades Teluk Kecapi
Hukum Dan Kriminal

Pejabat Ogan Ilir Tak Akan Melindungi Oknum Kades Teluk Kecapi

09.11.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Sejumlah Pejabat Pemkab Ogan Ilir menggaransi tidak akan melindungi oknum Kepala Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan dari proses Hukum yang ditangani Polres Ogan Ilir.

"Kami tidak akan melindungi oknum Kades Teluk Kecapi. Kami siap memberikan keterangan dan memberikan dokumen bila diperlukan Penyidik," ujar salah seorang Pejabat di lingkungan Pemda Ogan Ilir, seperti disampaikan sebuah sumber.

Sumber itu menyebutkan, sejumlah Pejabat Pemda Ogan Ilir gerah dengan perilaku oknum Kades Teluk Kecapi, Rhm. "Sebentar lagi Pilkada, kok dia bikin gaduh," ujar pejabat tadi geram. 

Sementara itu, sejumlah Tokoh Masyarakat Teluk Kecapi menjamin akan mensukseskan Pilkada Bupati/Wakil Bupati dan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur mendatang, meski Kades nya tengah menghadapi persoalan hukum.

"Bila suatu saat Calon Gubernur Mawardi Yahya unggul di Desa Teluk Kecapi, itu bukan karena peran Rohiman sebagai Kepala Desa tapi peran Tokoh Masyarakat dan Warga," ujar Buchori Tokoh Masyarakat Teluk Kecapi. Menurut Tokoh Masyarakat, warga Teluk Kecapi yang masih mendukung Rohiman paling banter lima persen.

Keterangan yang diperoleh Wartawan mengungkapkan,tiga kasus yang menjerat oknum Kepala Desa Teluk Kecapi. Kasus pertama dugaan Pemotongan dan meminta saweran dana BLT. Kasusnya tengah ditangani Unit Pidkor Polres Ogan Ilir. Tim Penyidik secara marathon telah memeriksa puluhan saksi.

Kasus kedua, dugaan pemalsuan tandatangan salah seorang penerima BLT. Kasus ini tengah ditangani Unit Pidum Polres Ogan Ilir.Penyidik telah memeriksa beberapa orang saksi.

Kasus ketiga, dugaan  penyimpangan penggunaan Dana Desa yang dilaporkan Society Corruption Investigation (SCI). Kasus ini ditangani Unit Pidkor Polres Ogan Ilir.Tim Penyidik secara marathon melakukan langkah langkah pengusutan.

Sebagai tindaklanjut permintaan Audit dari Penyidik Unit Pidkor, Inspektorat Ogan Ilir telah melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa,Desa Teluk Kecapi. Namun, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum diserahkan ke Penyidik Unit Pidkor.

Keterangan yang diperoleh menyebutkan, Penyidik Unit Pidkor Polres Ogan Ilir sangat serius menangani laporan dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Teluk Kecapi.(Asm)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)