Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Inspektorat Ogan Ilir Tengah Merampungkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa, Desa Teluk Kecapi
Hukum Dan Kriminal

Inspektorat Ogan Ilir Tengah Merampungkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa, Desa Teluk Kecapi

10.28.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) -Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir tengah merampungkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana Desa, Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

"Tinggal finalisasi. Insyaa Allah satu hari atau dua hari selesai," ujar sumber di Inspektorat Ogan Ilir kepada MediaTOR, Senin (4/11-2024 )

Pemeriksaan penggunaan Dana Desa, Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir yang dilakukan Inspektorat Ogan Ilir atas permintaan Unit Pidkor Polres Ogan Ilir sebagai tindaklanjut Laporan Society Corrution Investigation (SCI) ke Polres Ogan Ilir.

Tim Penyidik Unit Pidkor Polres Ogan Ilir  juga telah melakukan Investigasi ke lapangan dan telah memintai keterangan Kepala Desa Teluk Kecapi beserta Perangkat Desa.

Catatan MediaTOR, tiga kasus menjerat oknum Kepala Desa Teluk Kecapi, Rhm. Kasus Pertama, dugaan pemotongan dan permintaan jatah dana BLT. Kasus ini tengah ditangani Unit Pidkor Polres Ogan Ilir. Tim Penyidik secara marathon telah memeriksa puluhan saksi. Penanganan kasus ini tidak lama lagi akan rampung.

Kasus kedua, dugaan pemalsuan tandatangan penerima BLT. Kasus ini ditangani Unit Pidum Polres Ogan Ilir. Penyidik telah memeriksa beberapa orang saksi.

Kasus ketiga, dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa yang dilaporkan Society Corruption Investigation (SCI). Kasus ini tengah ditangani Unit Pidkor Polres Ogan Ilir. Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan ke lapangan dan telah memeriksa Perangkat Desa Teluk Kecapi termasuk Kepala Desa Teluk Kecapi, Rhm. Saat ini Penyidik masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Ogan Ilir,yang akan rampung satu atau dua hari kedepan.(rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)