Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal LSM Anti Korupsi Desak Aparat Penegak Hukum Segera Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Baturaja, Muara Enim
Hukum Dan Kriminal

LSM Anti Korupsi Desak Aparat Penegak Hukum Segera Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Baturaja, Muara Enim

08.28.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) mendesak Aparat Penegak Hukum segera mengusut dugaan Penyimpangan penggunaan Dana Desa,Desa Baturaja,Kecamatan Petulai Dangku,Muara Enim Sumatera Selatan.

Hal itu disampaikan Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi, Maruli,S Kepada Wartawan di Palembang Senin. 

Data yang diperoleh mengungkapkan, tahun Anggaran 2022 Desa Baruraja Kecamatan Petulai Dangku, Muara Enim menerima Dana Desa sebesar Rp.914.217.000, yang diperuntukkan beberapa program, yang diantaranya Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll) sebesar Rp.151.000.000. Namun diduga dikerjakan asal jadi dan diduga menyimpang.

     Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp.39.637.360. Diduga dana yang dipergunakan tidak sebesar itu. Penanggulangan bencana sebesar Rp.109.800.000, diduga terjadi penyimpangan. Diduga penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2022 tidak jelas.

     Kemudian,untuk tahun Anggaran 2023,Desa Baturaja mendapat pagu Dana Desa sebesar Rp.1.098.582.000, yang diperuntukkan berbagai program yang diantaranya, sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa sebesar Rp.182 juta. Namun, diduga program ini terjadi penyimpangan. Persiapan dan pembentukan awal BUMdes sebesar Rp.66.150.000, yang dipertanyakan. Proyek saluran diduga menyimang. Kemudian banyak lagi dugaan penyimpangan Dana Desa.

    Menurut keterangan yang diperoleh, beberapa aset milik oknum Kades berupa dua unit Dump Truk dan mobil Pajero diduga diperoleh dengan tidak wajar.( red )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)