Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Pungli SMPN 3 Cikarang Selatan Perlu Diberantas, Kepseknya Alergi Pada Pers

Pungli SMPN 3 Cikarang Selatan Perlu Diberantas, Kepseknya Alergi Pada Pers

14.52.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Selaku sekolah milik negara baik SD, SMP, maupun SMA/SMK bila ada Pungutan Liar alias Pungli layak diberantas. Sebab tidak elok sekolah yang dibiayai negara lewat Dana BOS Pusat ditambah dana APBD sekolah itu masih melakukan Pungli demi sekolah yang memberatkan orang tua siswa. Namanya Pungli berapapun besarannya wajib diberantas, terlebih tanpa restu atau ijin Dinas Pendidikan. Sebab seluruh biaya sekolah telah dicover oleh Dana Bos.

Staf yang cerdas menjawab pers

Namun tak disangka masih ada saja sekolah yang berani melakukan Pungli dengan mengkambinghitamkan para orang tua siswa. Sehingga terjadi Pungli tanpa Rapat Komite dengan orang tua siswa. Hanya bermodalkan 
kesepakatan masing masing kelas yang dikomandoi Korlas dan disetujui wali kelas, tentu atas restu pimpinan tertinggi di sekolah itu. Seperti yang terjadi di SMPN 3 Cikarang Selatan. 
Di sini ada pungutan yang variatif kepada siswa selaras dengan jenjang dan kondisi kelas. SMPN 3 Cikarang Selatan dipungut dana sebesar Rp 15.000 per siswa per  bulan. Bila dikalikan dengan jumlah siswa tahun ajaran 2024 sebanyak 1156 sesuai laporan Dapodik. Berarti hasil Pungli bila terkumpul lumayan bisa ratusan juta per tahun. Pungutan ini tanpa ada laporan pertanggung jawaban kepada orang tua.

                Sarang Pungli

         Para siswa jadi korban Pungli

Ketika hal ini mau dikonfirmasi, sang Kepsek sangat alergi sama wartawan. Saat berkunjung ke sekolah ini, Ludi R Utomo sang kepsek langsung ngacir. Untuk lebih jelas nanti, Mangadar Siahaan selaku Ketua LSM Lapan Tipikor akan melaporkan Kepsek SMPN 3 Cikarang Selatan terkait Pungli, seragam, dan realisasi Dana BOS Pusat  sera dana APBD SMPN 3 ini ke Inspektorat dan ke Tipikor.
            Pemeliharaan sekolah minim

Termasuk terkait Pemeliharaan sekolah ini yang ratusan juta tidak jelas. 
Pemeliharaan sekolah tak jelas realisasinya sementara ada anggaran bersumber Dana Bos Pusat. Walau ada dana pemeliharaan, pihak sekolah masih Pungli dari siswa dengan alasan kebersihan dan kegiatan tertentu, Padahal seluruh dana untuk sekolah telah dibiayaai negara. Ludi R Utomo wajib  saya lapor, ujar Mangadar akibat Kepsek ngacir saat mau ditemui.(Purba)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)