Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Penggunaan Dana Desa Tempirai Diduga Terjadi Penyimpangan
Hukum Dan Kriminal

Penggunaan Dana Desa Tempirai Diduga Terjadi Penyimpangan

19.32.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Penggunaan Dana Desa, Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Pali, Sumsel diduga terjadi penyimpangan.

Keterangan yang diperoleh Wartawan mengungkapkan, Tahun Anggaran 2023, Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Pali, Sumsel mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.1.049.327.000, yang dipergunakan beberapa program yang diantaranya; Lumbung desa sebesar Rp.204.366.000. Namun, keterangan yang diperoleh, diduga terjadi penyimpangan.

Program pemberian makanan tambahan untuk Ibu Hamil, Lansia sebesar Rp.38.600.000, diduga tidak semuanya diserahkan. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman sebesar Rp.628.131.800, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Untuk Tahun Anggaran 2024, Desa Tempirai menerima Dana Desa sebesar Rp.1.081.909.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Drainase air limbah rumah tangga sebesar Rp.164.795.000, diduga dikerjakan asal jadi.

Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman sebesar Rp.56.085.000, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll sebesar Rp.30.642.000, diduga terjadi penyimpangan. Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll sebesar Rp.146 juta diduga terjadi penyimpangan.

Program alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll sebesar Rp.28.642.000, diduga terjadi penyimpangan. Selain itu, juga penggunaan dana Desa Tahun 2022, 2021 diduga terjadi penyimpangn.

Semenatara itu, Kepala Desa Tempirai saat dihubungi via pesan singkat What' app mengatakan, Bapak silahkan ke Tempirai, bisa cek sendiri apa yang Bapak ragukan. Dan bisa temui saya atau langsung sesuai dengan yang katanya Bapak tidak sesuai. Karena menurut saya sudah sesuai peruntukannya dan siap dipertanggungjawabkan. (Asmawi,HS)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)