Bencana Banjir Bandang, Tanah Longsor Di Sukabum

Terjadi akibat Siklon Tropis 95 W dan Sirkulasi Siklonik yang terpantau melalui satelit, dampaknya terjadi angin kencang, disertai meningkatnya gelombang air laut, meningkatnya curah hujan dengan Intensitas sangat tinggi sesuai keterangan BMKG.

Sedangkan bencana di Sukabumi dikait-kaitkan dengan kegiatan masyarakat, dimana kita harus mengetahui secara utuh kondisi Sukabumi.

Di Sukabumi Selatan kaya mineral, mulai Galena, Emas, Ziolit, Clay, Pelsfar, Bentonit, Kwarsa, Pasir Besi sampai dengan Pospat, Batu Permata, Batu kapur, Marmer dan lain lain mendominasi Wilayah Selatan Sukabumi. Suhu dan Cuaca di Sukabumi Selatan sangat exstrim, tidak begitu cocok untuk pertanian jangka pendek, kekayaan alam yang sangat melimpah, puluhan tahun Izinnya  atau IUP di berikan Pemerintah Pusat kepada Pengusaha besar, sedangkan Rakyat nyaris tidak ada yang memiliki izin. Padahal  Sukabumi selatan sangat kaya. Akhirnya masyarakat melakukan kegiatan tambang secara ilegal, karena pertanian jangka pendek kurang berhasil atau tidak bisa diandalkan, tiap bulan masyarakat Sukabumi yang jumlahnya puluhan ribu, yang berprofesi sebagai penambang, selalu di”polisi” kan oleh Para Pengusaha. Karena izin tambang di Sukabumi selatan hampir semua milik orang luar Sukabumi, tiap bulan puluhan ribu penambang, berkontribusi memperkaya oknum dari setoran ilegal, dan celakanya, kalo tambang hasilnya bagus pasti disita, celakanya lagi, kalo ada musibah seperti sekarang, Tambang Rakyat juga yang dituding, padahal Rakyat tidak melakukan kegiatan Tambang terbuka, Pengusaha besar luput dari tudingan, Sebetulnya Siapa yang memiliki Negeri ini ??? Keluh seorang pemerhati Asahi, seorang pemerhati Jawa Barat

Kita perhatikan mulai Gunung Walat, ratusan hektar Tambang Pasir Kwarsa Pemiliknya orang Jakarta, mereka dipermudah Izinnya. Bahkan Dokumen UPL dan IKL dari Pemda mereka kirimkan oleh oknum pejabat secara khusus ke Bogor dan Jakarta, serta mendapat kemudahan untuk memperoleh IUP. Di Cimangkok, ratusan hektar lahan tambang pasir, mengeruk lahan Cadangan Air Tanah sampai kedalaman 200 sampai dengan 300 meter ke bawah tanah mendapat IUP resmi dan difasilitasi. Tiap malam Ratusan Truck di kirim Ke Jakarta, Pemiliknya orang Jakarta.

Tambang batu Gunung Sabak, Cimenteng, Palabuan, dan Loji, mendapat izin Resmi dan difasilitasi. Tambang Gamping Leuwi Dinding, Ratusan Hektar milik semen Jawa, diberi Karpet merah. Penyumbang Airbah Cimandiri, yang merusak lingkungan secara extrim, pemiliknya orang asing. Ratusan hektar tambang batu kapur di Bojong Lopang yang membuat gersang, diberi IUP. Padahal pengusaha nya tidak mau berkontribusi untuk memperbaiki jalan di depan Pabrik mereka sekalipun, tapi dapat IUP, dan mereka adem saja. Ratusan hektar lahan di Cimapag yang di exploitasi Bentonit, Penyumbang banjir Cikaso, puluhan tahun nambang, dapat Izin, tidak mampu memperbaiki Jalan ke Bojong Lopang, padahal pabrik Bentonit terbesar di Asia, dapat izin, adem, ngga ada yang protes.

Tambang Emas ratusan hektar, di Cigaru, Ciemas, pemiliknya orang luar Sukabumi, dapat IUP, adem saja, bahkan Rakyat yang menambang di tanah Pribadinya yang memiliki Surat Tanah, karena masuk dalam WIUP mereka, penambang Rakyat terus tiap bulan dipolisikan dan menjadi ATM oknum, Tambang Pasir besi ribuan hektar, dari Cibitung sampai muara Cibuni, Tegal Buleud diberikan IUPnya kepada para pengusaha besar milik orang Jakarta. Sedangkan masyarakat lokal yang berusaha nambang pasir besi untuk dijual ke SCG selalu dipermasalahkan oknum dengan dalih IUP milik perusahaan.

Kemudian, puluhan ribu rakyat di Sukabumi selatan yang berprofesi sebagai penambang, tiap bulan dijadikan ATM dengan dalih biaya koordinasi uang keamanan, jatah preman, menjadi ladang subur para oknum yang jumlahnya milyaran tiap bulan, Padahal bila tambang rakyat dilegalisasi, potensi PAD nya sangat besar bisa menyumbangkan lebih dari 20% untuk APBD Sukabumi. Dan yang terjadi, penambangnya diperas oknum, usahanya dikejar-kejar seperti maling, bila kurang setoran. Oknum koordinasi dengan Pengusaha melaporkan Penambang dengan dalih diatas WIUP PT.

Bila ada bencana seperti sekarang, Penambang Rakyat dijadikan kambing hitam, sementara oknum Rakyat sendiri yang banyak yang mengambil keuntungan dari kondisi Ilegal. Oknum Pemilik WIUP, oknum Aparat,  banyak yang berprofesi sebagai Cepu, termakan politik adudomba ala penjajah, yang sengaja diciptakan para Pengusaha dan Aktor intelektual, sehingga kondisi seperti ini menjadi berkah tersendiri bagi mereka.

Sampai kapan, masyarakat Sukabumi selatan dikategorikan Miskin, pelaku Ilegal Mining. Padahal tanah mereka kaya, tapi hari ini menjadi buruan Oknum, dan di tuding Penyebab Bencana. Sok sararea sadar..

Kami Masyarakat Sukabumi minta Transparansi :

1. Berapa Ratus hektar WIUP Tambang Pasir Cimangkok yang ber Kontribusi memperparah pergeseran lempeng Cimandiri ?

2. Berapa PT yang ber operasi disana ?

3. Berapa Pajak Tambang yang diterima Pemda ?

4. Kemana saja CSR atas Penyertaan modal Perusahaan ?

5. Berapa PNBP yang diberikan kepada Negara ?

6. Tiap 5 tahun perpanjangan IUP diwajibkan Reklamasi, di Cimangkok sudah berapakali Perpanjangan ? dan Reklamasinya dimana ???

7. Tambang Tanah liat dan Pasir Kwarsa di Gunungguruh, Cantayan, Cikembar dan Cibadak? Berapa Pajaknya? CSRnya kemana saja? Reklamasi tiap Perpanjangan IUP dimana?

8. Tambang Batu Porselen, Gunung Sabak Sukalarang, gunung Cimenteng Gegerbitung, Palabuanratu dan Simpenan, sudah berapakali Perpanjangan IUP? CSR dan Reklamasinya?

9. Tambang Gamping Leuwi dinding punya SCG sudah berapakali perpanjangan? Reklamasi nya dimana? Pajak & PNBP mah hanya mereka yang tau.

10. Tambang Batu Kapur dan Marmer di Bojong Lopang dan Cibadak sudah berapakali Perpanjangan IUP? Reklamasi nya dimana?

11. Tambang Bentonit terbesar di Asia yg lokasi nya di Cimapag, sudah berapakali Perpanjangan IUP? Reklamasi nya dimana? CSR nya kemana? PNBP nya berapa? 

12. Tambang Batupermata di Cimerang sampai Bojong Lopang, apakah Rakyat diberi WPR dan IPR?

13. Tambang Emas di Cigaru dan Ciemas milik Korporasi, sudah berapakali Perpanjangan? Reklamasinya dimana? CSRnya kemana saja, Pajaknya gede dong?

14. Tambang Pasir besi ribuan hektar dari Cibitung sampai Tegal Buleud muara Cibuni, ada berapa Perusahaan tuh yang dapat WIUP dan IUP, sudah Perpanjangan berapakali? dimana Reklamasinya, kemana saja CSRnya? pajaknya pasti besar bagi PAD.

15. Berapa puluh hektar Rakyat yang dituding sebagai Penyebab Bencana memperoleh WPR? berapa Koperasi Rakyat yang telah mendapat IPR?

16. Kami masyarakat Kabupaten Sukabumi, ingin ada keseimbangan antara legalisasi Persiapan izinan baik Wilayah Izin atau Izin Usaha Produksi, antara Rakyat melalui Koperasi dan Pengusaha melalui korporasi apalagi hampir semua Pengusaha bukan Warga Sukabumi. Sampai hari ini belum ada satu Koperasi pun yang mendapat Izin Usaha Tambang Emas milik Rakyat yg mendapat IPR, sedangkan WPR yang sudah ditetapkan, ada yang tumpang tindih dengan WIUP, ada yang di lokasi Ijin Perkebunan Besar Pemerintah, ada juga di lokasi yang tidak berpotensi.

Padahal Ratusan Oknum tiap bulan makan Uang Kordinasi Uang Keamanan dan Jatah Preman Milyaran dari tambang Rakyat. Mari kita buat keadilan yang seadil adilnya, jangan berpihak pada Pengusaha luar/Korporasi, yg mendapat kan WIUP dan IUP Ribuan hektar di tiap Kecamatan, tapi Rakyat dengan Koperasinya belum ada yang diberi Izin. Tandas Hendra kepada MediaTOR.

Hari ini sedang gencar Pemberantasan Tambang Ilegal, Solusi nya hanya Kasih Izin, Legalisasi sesuai aturan, Permudah, jangan di Persulit, mengapa Pengusaha proses Izin di gelar Karpet merah, sedangkan Rakyat Harus di berantas, apakah sengaja kondisi ini dipelihara, agar Uang Koordinasi tetap mengalir ????????

Kita harus Berpikir Rasional :

Berapa Ribu hektar lahan di Sukabumi yang diberikan WIUP kepada Korporasi ???

Berapa Puluh hektar lahan yang punya Potensi Tambang di tetapkan WPR nya dan diberikan  IPR kepada Rakyat ???

Siapa Pun, jangan jadi Corong dan Cepu yang menguntungkan Pengusaha dan oknum.

Kalo kegiatan besar pake alat berat, tambang terbuka, bisa ngga mereka menggonggong.

Giliran Rakyat nambang, diubrak abrik, diviralkan, dituding, seperti kelompok haram yang paling berdosa. Keluh Aabon yang juga pengamat kepada MediaTOR.

Lucunya, yang lucu sekarang ini lagi trending Topik, Bencana dituding Gurandil penyebabnya. Miris sungguh nasib ‘wong cilik’.*** (SU)