Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah DPRD Tubaba Gelar Rapat Paripurna Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025 - 2030
Daerah

DPRD Tubaba Gelar Rapat Paripurna Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025 - 2030

19.43.00
Share it:

Panaragan,(MediaTOR  Online) -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang bawang Barat (Tubaba)  menggelar Rapat Paripurna Tahun 2025 untuk mengumumkan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Senin (15/1/2025).

Acara berlangsung di ruang Sidang Paripurna DPRD Tubaba dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait di antaranya, PJ Bupati Tubaba Firsada, turut hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua  DPRD Busroni,  didampingi Waka I DPRD Ponco Nugroho  Waka II Joko Kuncoro, serta anggota DPRD lainnya. 

Selain itu hadir pula unsur Forkopimda, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan tamu undangan lainnya.

Berdasarkan hasil penghitungan suara dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulangbawang Barat, pasangan Ir.Novriwan Jaya SP dan Nadirsyah  ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tubaba periode 2024 - 2029.

Keputusan ini menjadi dasar pengajuan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung, Dalam pembacaan keputusan yang disampaikan oleh  Ketua DPRD Busroni, dijelaskan bahwa pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 

Selanjutnya dokumen penetapan pasangan calon terpilih yang disampaikan oleh KPU pada 10 Januari 2025 menjadi acuan pelaksanaan rapat paripurna ini merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab DPRD sesuai aturan yang berlaku. 

Kami mengumumkan secara resmi penetapan pasangan Ir.Novriwan Jaya sebagai Bupati dan Nadirsyah sebagai Wakil Bupati terpilih, ujar Busroni. Acara dilanjutkan Penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Busroni, Wakil Ketua Ponco Nugroho, dan Wakil Ketua Joko Kuncoro, sekaligus menutup jalannya rapat. Dengan selesainya tahapan ini, pasangan terpilih akan menjalani proses pelantikan sesuai jadwal yang akan ditetapkan.(Irfangi)


Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)