Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Lima Wanita PL Asal Negeri Gajah Putih Diamankan Imigrasi Tangerang

Lima Wanita PL Asal Negeri Gajah Putih Diamankan Imigrasi Tangerang

14.38.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Petugas Imigrasi Tangerang mengamankan lima wanita berkewarganegaraan Thailand yang bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah tempat hiburan malam. Mereka diduga melanggar aturan keimigrasian dan tidak memiliki dokumen yang sesuai dengan aktivitas mereka di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Tangerang Uray Avian menjelaskan, kelima wanita tersebut diamankan saat operasi pengawasan orang asing di wilayah Tangerang. Operasi ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran izin tinggal.

Kelima wanita Thailand itu kini berada di kantor Imigrasi Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka akan dikenakan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan.

Diketahui, kelima wanita yang berasal dari Negeri Gajah Putih itu diamankan pada 16 Januari 2025, setelah petugas imigrasi menerima laporan perihal keberadaan mereka yang sedang bekerja sebagai pemandu lagu di lokasi hiburan malam tersebut.

Uray menegaskan pengawasan orang asing merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan negara sekaligus mendukung terciptanya iklim pariwisata yang Kondusif Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Uray Avian menambahkan, 

Kelima WNA inisial KW (33), MT (31), WS (27), SS (27), dan MK (30) ini hanya punya izin tinggal kunjungan atau C2. Artinya secara dokumen, mereka ini sudah melanggar keimigrasian.

"Dengan prinsip selective policy, kebijakan keimigrasian hanya mengizinkan orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta tidak mengganggu keamanan dan kedaulatan Indonesia," tegasnya.(M.Sabarudin)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)