Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Aipda Dikdik, Anggota Satlantas Polres Sukabumi Selamatkan Wanita yang Mencoba Bunuh Diri di Jembatan Citatih
Hukum Dan Kriminal

Aipda Dikdik, Anggota Satlantas Polres Sukabumi Selamatkan Wanita yang Mencoba Bunuh Diri di Jembatan Citatih

22.59.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Aksi heroik dilakukan oleh anggota Satuan Lalulintas Polres Sukabumi yakni Aipda Dikdik yang menyelamatkan seorang wanita diduga akan mengakhiri hidupnya dengan cara meloncat dari atas jembatan Cicatih. Selasa (25/2/2025) pukul 14.00 WIB.



Aksi penyelamatan itu, ketika Aipda Dikdik sedang melintas ruas Jalan Sukabumi-Palabuhanratu tepatnya di jembatan Citatih Desa Ubrug, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.

Dikdik melihat ada seorang wanita berambut panjang dengan menggunakan kaos warna hitam, wanuta tersebut diduga akan loncat ke sungai Citatih yang kondisi airnya sedang deras.

“Pada saat saya pulang dari Polres Sukabumi dan melintas di Jembatan Citatih saya melihat seorang perempuan yang berdiri di tepian jembatan,” kata Dikdik.

Melihat hal itu, Dikdik langsung menghentikan kendaraannya dan menghampiri wanita tersebut untuk membujuknya agar menjauh dari tepi jembatan.

“Setelah saya memarkir kendaraan, saya berlari ke arah wanita tersebut yang saat itu sedang menangis kemudian saya dibantu masyarakat meraih tangan wanita tersebut serta membawanya menjauh dari jembatan,” ungkapnya.

Setelah berhasil membujuknya kemudian Aipda Didik membawa wanita yang ditolongnya itu ke dalam kendaraannya.

“Sebelum kita antarkan ke rumahnya, kita bawa ke Polres untuk untuk diberi pencerahan sama Polwan, biar dia mencurahkan dulu segala permasalahannya,” jelasnya.(M.Sabarudin)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)