Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Giat Operasi Keselamatan Lodaya 2025, Satlantas Polres Sukabumi Mengedepan Himbauan
Daerah

Giat Operasi Keselamatan Lodaya 2025, Satlantas Polres Sukabumi Mengedepan Himbauan

16.05.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Satlantas Polres Sukabumi mengedepankan penindakan dengan cara preentif dan preventif dalam kegiatan Operasi Keselamatan Lodaya 2025.





Dalam praktiknya, terlihat Kasatlantas Polres Sukabumi, AKP Arif Saepul Haris, bersama anggota satlantas membagikan puluhan helm kepada para pemotor yang kedapatan tidak memakai helm.

Arif mengatakan, pihaknya mengedepankan cara humanis dengan memberikan imbauan dan juga memberikan helm gratis. Dalam sehari, polisi pun membagikan sampai 20 helm kepada para pemotor.

"Ada 20 helm, giat hanya imbauan dan sosialisasi," ujar Arif Jumat (14/2/2025).

Tak hanya membagikan helm, polisi juga memberikan selebaran imbauan terkait aturan berlalu lintas dalam kegiatan Operasi Keselamatan Lodaya 2025 tersebut. Operasi ini berlangsung sampai 23 Februari 2025.

Arif menuturkan, Operasi Lodaya bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

"Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menekan angka pelanggaran, dan mengurangi kecelakaan lalu lintas," kata Arif.

Arif menjelaskan, dalam operasi ini terdapat sejumlah target para pelanggar lalu lintas yang ditindak di lapangan.

Ia menyebutkan, terdapat 10 target pelanggaran yang disaar. Di antaranya pengendara yang menggunakan ponsel hingga pengendara melawan arus lalu lintas.

"Sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan yang dapat menyebabkan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas. Fokus utama adalah meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas," ujar Arif.

Arif mengatakan, dalam menindak para pelanggar lalu lintas, pihaknya mengedepankan penindakan dengan cara preentif dan preventif.

"Untuk meningkatkan simpati masyarakat terhadap polisi lalu lintas serta menurunkan angka fatalitas korban kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas," kata Arif.

Dia berharap masyarakat semakin disiplin, tertib, dan beretika dalam berlalu lintas, sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif.(M.Sabarudin)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)