Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Tokoh Masyarakat Pemulutan Akan Melaporkan Babinkabtibmas ke Propam Polda Sumatera Selatan
Hukum Dan Kriminal

Tokoh Masyarakat Pemulutan Akan Melaporkan Babinkabtibmas ke Propam Polda Sumatera Selatan

11.40.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) -Tokoh Masyarakat Pemulutan bersama pelapor pemalsuan tandatangan penerima BLT akan melaporkan Babinkamtibmas Polsek Pemulutan untuk Desa Teluk Kecapi ke Propam Polda Sumatera Selatan.

Rencana melaporkan Babinkabtimas itu terkait dugaan pemalsuan tandatangan salah seorang penerima BLT Desa Tekuk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir yang ditangani Unit Pidum Polres Ogan Ilir.

Keterangan yang diperoleh mengungkapkan,diduga ada scnario untuk menyelamatkan oknum Kepala Desa Teluk Kecapi, Rhm dari jeratan hukum dalam kasus dugaan pemalsuan tandatangan Sukoya, salah seorang penerima BLT Desa Teluk Kecapi.

Scnario itu berupa dugaan rekayasa daftar nama nama dan tandatangan penerima BLT. Dokumen daftar nama nama dan tandatangan penerima BLT tahap pertama tahun 2024 khususnya tandatangan Sukoya berbeda dengan dokumen yang diserahkan oleh Kepala Desa Teluk Kecapi kepada Dinas PMD Ogan Ilir pada Maret 2024 dengan dokumen daftar nama nama dan tandatangan penerima BLT yang disampaikan Rhm sebagai terlapor kepada Penyidik Unit Pidum Polres Ogan Ilir.

Belakangan terungkap dokumen daftar dan tandatangan penerima BLT yang diserahkan Rhm ke Penyidik Unit Pidum Polres Ogan Ilir dibuat setelah kasusnya ditangani Unit Pidum Polres Ogan Ilir.

Menurut Tokoh Masyarakat Pemulutan sebagai pendamping warga mencari Keadilan, Asmawi, HS, Kasi PMD Kecamatan Pemulutan, Hasbullah mengaku diminta tandatangannya saat Rhm akan diperiksa Penyidik Unit Pidum Polres Ogan Ilir.

Hasbullah mengaku, lanjut Asmawi, disodorkan oleh Sekdes Teluk Kecapi sebuah dokumen nama nama dan tandatangan penerima BLT untuk ditandatangani sebagai pejabat yang berwenang." Saya merasa dijebak," ujar Hasbullah seperti ditirukan Asmawi.

Hari Senin ( 17/2/2025 ) Hasbullah kembali diperiksa Penyidik Unit Pidum Polres Ogan untuk menjelaskan secara gamblang ikhwal dokumen yang diserahkan Rohiman kepada Penyidik sebelumnya.

Tak hanya Hasbullah dimintai tandatangan susulan yang diduga rekayasa itu,terdapat nama Ikbal Babinkamtibmas Desa Teluk Kecapi, Tenaga Kesehatan, Tpp P3pmd, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan PKD.

Terungkap juga bahwa Jaleha, orang tua Sukoya diminta menandatangani dokumen tandaterima  dana BLT tahap pertama tahun 2024 saat Jaleha menerima Dana BLT tahap dua Tahun 2024 milik Sukoya. Padahal dokumen daftar nama nama dan penerima BLT tahap pertama Tahun 2024 sudah diserahkan ke Dinas PMD Ogan Ilir pada Maret 2024." Kentara bener rekayasanya," 

Terkait dengan itu, Tokoh Masyarakat Pemulutan sebagai pendamping warga dalam mencari Keadilan bersama Sukoya akan melaporkan Babinkabtibmas Desa Teluk Kecapi ke Propam Polda Sumatera Selatan. Selain itu pihaknya juga akan melaporkan semua pihak yang turut menandatangani dokumen ke Polres Ogan Ilir dengan dugaan rekayasa dokumen.

Sementara itu, menyikapi adanya perbedaan dokumen yang disampaikan terlapor Rhm ke Dinas PMD Ogan Ilir dan Penyidik Unit Pidum Polres Ogan Ilir, menurut salah seorang Praktisi Hukum, bisa saja kasusnya diarahkan ke penggelapan asal usul dan atau memberikan keterangan palsu. ( rd )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)