Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Puluhan Warga Desa Teluk Kecapi Datangi Polda Sumsel Terkait Penggerebekan Mesum Oknum Kades
Hukum Dan Kriminal

Puluhan Warga Desa Teluk Kecapi Datangi Polda Sumsel Terkait Penggerebekan Mesum Oknum Kades

10.59.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Puluhan Warga Desa Teluk Kecapi,Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir mendatangi Polda Sumsel untuk memberikan keterangan terkait laporan Rohiman Kepala Desa Teluk Kecapi yang merasa dicemarkan atas penggerebekan yang dilakukan warga  satu tahun yang lalu.

Keterangan yang diperoleh Wartawan mengungkapkan, kedatangan puluhan warga Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. Senin ( 10/2/2025 ) guna memenuhi undangan Unit Renakta Polda Sumsel untuk dimintai klarifikasi atas laporan Rohiman Kepala Desa Teluk Kecapi yang merasa tercemar atas penggerebekan warganya dengan tuduhan melakukan hubungan mesum dengan seorang janda.

Seperti ramai diberitakan sejumlah Media dan viral di Media Sosial Juni 2024 yang lalu, oknum Kepala Desa Teluk Kecapi, Rhm digerebek warganya saat bersama seorang janda warganya. Saat digerebek warga, Rhm didapati setengah telanjang.

Kemudian, puluhan warga bersama Babinkamtibmas menggelandang Rhm bersama pasangannya ke Polsek Pemulutan. Saat digerebeg dan saat diperiksa di Polsek Pemulutan, Rhm dan pasangannya tidak menyebutkan bahwa mereka merupakan pasangan suami istri. Begitu juga ketika kasusnya diserahkan ke Unit PPA Polres Ogan Ilir.

Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP,M Ilham kepada Wartawan mengatakan, kasusnya tidak bisa diteruskan karena Istri Rhm tidak menuntut. Kasat Reskrim tidak menyebutkan bahwa mereka adalah pasangan Suami Istri. Keterangan lain mengungkapkan, Rhm dan pasangannya dinikahkan setelah  kasusnya diproses di Unit PPA Polres Ogan.

Belakangan, Rhm melapor ke Polda Sumsel karena merasa dirinya tercemar. Anehnya, Laporan itu bulan Juni 2024 dan baru sekarang warga dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

Ditempat terpisah, salah seorang praktisi Hukum mengatakan, laporan Rhm itu sama halnya memercikkan air didulang kemukanya sendiri. "Suatu saat, bila kasusnya naik ke tahap Penyelidikan, Penyidik pasti meminta keterangan kembali Rhm sebagai pelapor dimana nikahnya, kapan dan siapa yang menikahkan. Selain itu, waktu digerebeg kenapa tidak menyebutkan bahwa perempuan itu adalah istrinya," ujarnya.

Disisi lain, Rhm oknum Kepala Desa Teluk Kecapi terjerat dua kasus yang ditangani Polres Ogan Ilir.Kasus pertama, dugaan pemotongan Dana BLT. Kasus kedua, dugaan pemalsuan tandatangan salah seorang penerima BLT.

Kasus dugaan pemotongan Dana BLT ditangani Unit Tipikor Polres Ogan Ilir. Tim Penydik telah memeriksa 45 orang saksi. 

Kanit Tipikor Polres Ogan Ilir Iptu Iwanto saat melakukan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat dan Anggota BPD Teluk Kecapi beberapa waktu yang lalu mengungkapkan, ada perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Rhm, Oknum Kades Teluk Kecapi. Saat ini Tim Penyidik menunggu penjadwalan Gelar Perkara di Polda Sumatera Selatan.

Sedangkan kasus dugaan pemalsuan tandatangan salah seorang penerima BLT ditangani Unit Pidum Polres Ogan Ilir. Penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi,termasuk Rhm oknum Kepala Desa Teluk Kecapi. Kasus ini hampir final, tinggal meminta contoh tandatangan pembanding dari Pelapor untuk diteliti di Labbor Polda Sumsel. Setelah itu gelar perkara untuk menentukan Tersangka.(rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)