Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Ternyata Pelaksana Pekerjaan Pintu Air Desa Teluk Kecapi Oknum Pegawai PUPR Sumsel
Hukum Dan Kriminal

Ternyata Pelaksana Pekerjaan Pintu Air Desa Teluk Kecapi Oknum Pegawai PUPR Sumsel

14.41.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Ternyata pelaksana pekerjaan proyek Rehab pintu air di Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir yang diduga dikerjakan asal jadi, dikerjakan oknum Pegawai Dinas PUPR Sumatera Selatan.

Hal itu disampaikan Dul Darkem kepada MediaTOR, Kamis (13/2/2025 ) guna meluruskan pemberitaan yang ditayangkan MediaTOR Rabu,(12/2/2025).


Menurutnya, pekerjaan pintu air merupakan proyek Dinas PUPR Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tersebar di tiga titik yaitu di Desa Teluk Kecapi, Desa Sukarami dan Sembadak dalam Wilayah Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

Semua pekerjaan pintu air dan saluran irigasi milik PUPR dikerjakan oleh Thamrin alias Potok honorer Dinas PUPR Sumatera selatan, warga Desa Ibul 1 Kecamatan Pemulutan. Tidak dijelaskan berapa nilai proyek tersebut.

Khusus untuk pekerjaan Pintu Air dan pendalaman saluran Irigasi milik PUPR di Desa Teluk Kecapi, diduga tidak dikerjakan sama sekali. Malah, besi plat pintu air dibongkar namun tidak diganti dengan baru. Kerangka beton saluran dibongkar, besinya diambil namun tidak diganti dengan yang baru. Begitu juga pendalaman saluran dikerjakan asal jadi. Akibatnya, Negara dirugikan ratusan juta rupiah.

Keterangan lain menyebutkan, seluruh proyek rehab pintu air dan saluran di Ogan Ilir dikerjakan oleh Thamrin alias Potok.

Terkait dengan itu, Society Corruption Investigation ( SCI ) dalam waktu dekat akan menyampaikan Laporan Pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.( rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)