Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Gelar Reses II
Daerah

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Gelar Reses II

21.57.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Muhammad Jaenudin menggelar kegiatan Reses II Tahun Sidang 2024-2025 di Cafe Parantina jln lingkar selatan Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, minggu (16-03-2025). 



Kegiatan reses ini dihadiri anggota DPRD Kota Sukabumi Dapil 3 yang akrab disapa Kang Rojab  dan juga seluruh ranting se Kecamatan Baros yang mana melalui reses ini, Jaenudin menyerap aspirasi masyarakat setempat untuk dijadikan bahan dalam pengawasan kinerja serta pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di tingkat provinsi.

Pada pertemuan tersebut, Zaenudin menyampaikan sejumlah aspirasi terkait berbagai isu penting, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. 

Salah satu yang disoroti adalah kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),Warga mengungkapkan bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya adil dan merata, sehingga menimbulkan kesulitan bagi sebagian masyarakat.

Zaenudin menjelaskan bahwa isu-isu dalam sektor pendidikan akan menjadi perhatiannya ke depan. Namun, terkait sistem dalam PPDB (zonasi, afirmasi dan umum), termasuk soal kurikulum, Jaenudin menyebut hal tersebut akan tergantung pada kebijakan dari Menteri Pendidikan yang baru.

"Itu tergantung menteri yang baru, mudah-mudahan sistem zonasi dalam PPDB jika ada kebijakan baru bisa ditarik (dihapus) sehingga terjadi keadilan bagi putra-putri kita," kata Jaenudin.

"Kemudian soal BPJS Kesehatan. Yang menjadi kewenangan kami adalah soal data terpadu kesejahteraan sosial (DTKSnya) yang harus dibenahi dibawah sebagai alat ukur dalam menentukan bantuan agar sampai kepada masyarakat (yang benar-benar membutuhkan)," tambahnya.

Sebagai wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kota dan Kabupaten Sukabumi), Jaenudin berharap kegiatan reses ini dapat menjadi wadah yang efektif untuk menyerap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan membawa aspirasi mereka ke tingkat provinsi.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyatakan bahwa pihaknya di Komisi V DPRD Jawa Barat akan terus mendorong agar data kepesertaan JKN dapat diperbaiki dan warga miskin benar-benar terdata dengan baik.(Nandi S.)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)