Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Ragam Pungli SDN Ciantra 01, Kepsek Layak Dilaporkan Ke APH.
Pendidikan

Ragam Pungli SDN Ciantra 01, Kepsek Layak Dilaporkan Ke APH.

17.30.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online)  - Bila suatu sekolah ada pungli, terlebih sekolah milik negara, baik tingkat SD maupun SMP  patut kita pertanyakan  eksistensi dan kinerja sang Kepsek. Sebab menarik dana dari orang tua siswa dalam bentuk apa pun 

tidak boleh, kecuali ada ijin husus dari Disdik selaku pembina dan atasan langsung para kepala sekolah. Entah itu pungutan sosial, uang kas, uang kegiatan lainnya, serta penjualan seragam yang terkondisi menjadi menarik untuk dikaji dasar hukum dari semua pungutan itu.

SDN Ciantra 01 Cikarang Selatan

Ragam pungutan itu patut kita pertanyakan di SDN Ciantra 01 Cikarang Selatan. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekolah yang dipimpin Jahari Rusdiana itu

saat kita monitoring, ada pungutan uang kas sebesar 20 . 000 rupiah dengan ragam pembayaran selaras kemampuan orang tua siswa. Ada yang bayar sekaligus per bulan ada yang bayar 5.000 per minggu. Tergantung kelas dan kesepakatan. Saya bayar langsung 20.000 per bulan pak, ujar seorang ibu yang menunggu anaknya dijemput. Selain uang kas, sekolah ini juga menjual paket seragam 800.000 per siswa. Tentu hal itu memberatkan orang tua siswa yang miskin dan yang kurang mampu.

Jenis seragam SD

Berulang kali ke SD Ciantra 01 belum berhasil ditemui awak media  , minta tolong juga ke ketua PGRI kecamatan lain belum berhasil  begitu juga ke Korwil. Sebab menitip pesan ke Korwil juga tidak berhasil agar bisa bertemu dengan Kepala Sekolah Jahari untuk klarifikasi, terutama terkait uang kas yang lumayan besar itu, mengingat jumlah siswa SDN Ciantra 01 sebanyak 1.324 siswa selaras dengan laporan Cut off dapodik nya. Kalo itu benar 1.324 dikali 20.000 tentu lumayan dana yang terhimpun dalam satu tahun. Begitu juga terkait laporan penggunaan dana BOS Pusat yang lumayan besar per tahun anggaran. Perlu kita dalami demi keadilan untuk siswa. Bila ditemukan penyimpangan yang signifikan akan kita lapor ke APH, ujar Johannes aktivis LSM saat dimintai tanggapannya. 

Purba

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)