Demi Rakyat Kena Gusur Bupati Perlu Berkordinasi Dengan Gubernur Terkait Ganti Rugi

Bekasi, 25.04.2025

         Oleh : Drs Antonius Purba

         Pengamat Kebijakan Publik

Sejak  dilantik  menjadi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung tancap gas menjalankan program kerjanya di segala lini dan di semua sektor tanpa perlu rapat dan sosialisasi program sebagai mana lajimnya pemimpin sebelumnya. Selaku pemimpin baru,  terlihat skala prioritas program kerjanya tertuju pada Lingkungan hidup akibat bencana banjir yang melanda Jawa Barat terutama kawasan terparah seperti Bekasi Kota dan Kabupaten Bekasi. Terkait pendidikan, langsung memecat kepala sekolah yang melanggar aturan studi tour yang memang menjelang ahir tahun pelajaran marak acara tersebut yang dampaknya meresahkan masyarakat.

Masalah penggusuran memang dipandang perlu sudah mendesak  akibat dari tahun ke tahun Jawa Barat dilanda banjir akibat banyaknya perusakan lingkungan dan penggundulan hutan yang akhirnya merusak ekosystim dan rusaknya sungai selaku saluran air dan maraknya bangunan liar di bantaran kali dan adanya bangunan di atas kali itu yang tentu berdampak banjir.

Sejak Bupati Purwakarta sang Gubernur sangat responsif terkait lingkungan, itu bisa kita lihat di kanal Yutubnya 5 tahun terahir.

Bangli sepanjang Kali Baru

Jembatan menutup kali

Mengikuti kebijakan gubernur yang langsung tancap gas mengatasi masalah banjir diawali dari hulu di kawasan Puncak Bogor hingga ke hilir di daerah yang terdampak banjir besar di kawasan Bekasi. Pada akhirnya Gubernur selaku pananggung jawab di wilayahnya, langsung memberi contoh dengan merubah kawasan Puncak 

dengan menggusur  , membongkar bangunan yang menyalahi aturan tanpa pandang bulu hingga ke seluruh wilayah Jawa Barat  berkordinasi dengan Bupati dan Walikota selaku bawahan dan Mitra Kerja untuk membangun Jawa Barat yang berwawasan lingkungan. Siapa yang melanggar aturan dan peraturan negara terkaut masalah lingkungan, saya labrak tanpa pandang bulu demi rakyat Jawa Barat. 

Saat Gubernur turun ke lapangan memang nyata kita lihat beliau tidak hanya menggusur  namun juga memprrtimbangkan aspek sosial, rasa kemanusiaan dari korban penggusuran, seperti yang terjadi di Kali Sepak, Gabus Tambun Utara

Mereka yang kena gusur diberi uang kontrak satu tahun dan diberi rumah pengganti dengan berkordinasi dengan Menteri Perumahan Rakyat.

            Ratusan Bangli di Kali'Baru

Rasa kemanusiaan Gubernur yang telah terlaksana kiranya juga patut diikuti para Bupati dan Wali Kota saat menggusur warganya yang ada di sepanjang Bantaran Sungai demi keadilan dan rasa kemanusiaan. Mereka yang kena gusur tentu kehilangan 

tempat tinggal tempat usaha dan aspek lainnya. Mereka memang salah membangun dan membuat usaha di atas lahan yang bukan haknya. Itu terjadi akibat adanya pembiaran  puluhan tahun oleh aparat setempat yang punya peran untuk ketertiban lingkungan. Seperti Kali Sepak Tambun Utara dan Kali Baru Tambun Selatan ratusan hingga ribuan Bangli berdiri di lahan bantaran kali dan lahan negara lainnya yang kena gusur pembongkaran setelah keluar surat edaran Bupati, kasatpol PP Kabupaten langsung tancap gas membongkar tanpa ganti rugi bagi rakyatnya. Agar jangan terjadi diskriminasi, bila anggaran ganti rugi tidak ada dari APBD Kabupaten Bekasi kita tanya perlu berkordinasi dengan Pemprop Jawa Barat  khususnya ke Gubernur untuk itu. Sebab seperti berulang dikatakan Gubernur selaku pemimpin tertinggi di Jawa Barat tidak sudi rakyat nya jatuh miskin. Mereka dari segi peraturan memang  salah dan melanggar  , namun nasib ribuan warga yang kena gusur di seluruh Kabupaten Bekasi agar memberi ganti rugi atau apapun istilahnya agar mereka dari ratusan korban gusuran itu. Contoh nyata ada saat membongkar Kali Sepak yang dipimpin langsung Gubernur. Mereka memang salah, namun rasa keadilan wajib hadir di Bekasi demi Bekasi Raya yang sejahtera. ****