Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Juharto Harianja SH Desak Pansus Parkir DPRD DKJ Rekomendasi Copot Kepala UP Parkir
Hukum

Juharto Harianja SH Desak Pansus Parkir DPRD DKJ Rekomendasi Copot Kepala UP Parkir

13.47.00
Share it:

Jakarta,( MediaTOR Online) - Tudingan turunnya pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta dari sektor parkir pada tahun 2024 sebesar Rp8,9 miliar disebut akibat lemahnya pengawasan dan banyaknya oknum yang bermain.

Pengamat perkotaan Juharto Harianja SH menyatakan potensi yang dimiliki Unit Pengelola (UP) Parkir Daerah Khusus Jakarta (DKJ) begitu besar bila dibandingkan pemasukannya. Kebocoran pendapatan disebut masuk ke kantong-kantong oknum pejabat.

"Maraknya parkir liar di jalan yang tidak masuk ke PAD DKI Jakarta mestinya bisa dicegah jika tidak ada kepentingan oknum tersebut," ujar Juharto kepada media di Balaikota DKI, Kamis (24/04/2025).

Selain banyaknya parkir liar, pihaknya mendorong UP Parkir mengoptimalkan terminal parkir elektronik (TPE) yang terdapat di 31 ruas jalan.

Dia mengatakan, setelah diterapkan TPE pada 2016 era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di 31 ruas jalan tidak optimal. 

"Kepala UP Parkir harus mempertanggungjawabkan penurunan pendapatan. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya minta Gubernur mengevaluasi Kepala UP Parkir. Dia layak diganti," tegas Juharto.

Dia juga mendorong Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKl Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membenahi pengelolaan perparkiran di DKI Jakarta. Utamanya mencopot Kepala UP Parkir.

"Alasannya, penurunan pendapatan ini dapat disebabkan besarnya putaran uang yang bocor ke oknum-oknum UP Parkir daripada ke Kas Daerah," jelasnya.

Sebelumnya, dari informasi yang berhasil dihimpun media ini, Kepala UP Parkir DKI Adjie Kusambarto tengah bermasalah di Kejaksaan Tinggi terkait laporan masyarakat dugaan tidak pidana korupsi di lingkungan UP Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tahun 2018-2022.

Informasi yang berhasil dihimpun Kejaksaan Tinggi (Kajati) hingga saat ini terus mendalami kasus ini.

Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Provinsi Jakarta juga menyatakan, sudah banyak gugatan dari masyarakat terkait parkir ilegal atau liar.

Bahkan, kata Koordinator Pansus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino di Jakarta, Rabu, fasilitas yang seharusnya dimanfaatkan untuk publik jadi tidak berfungsi.

"Hari ini masih banyak ruang-ruang fasilitas publik yang dijadikan parkir liar, ini sangat menyalahi aturan," katanya.

Wibi juga meminta anggota pansus untuk fokus mengatasi parkir liar di sejumlah wilayah DKJ Jakarta. Hal itu menjadi tantangan dalam menyambut Jakarta sebagai kota bisnis berskala global.

Sementara itu Kepala UP Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Adjie Kusambarto yang dikonfirmasi terkait hal ini melalui aplikasi perpesenan hingga kini belum memberikan tanggapan.(DJ)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)