Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled SCI Desak Bid Propam Polda Sumsel Serius Tangani Kasus Oknum Anggota Satnarkoba Polres Ogan Ilir

SCI Desak Bid Propam Polda Sumsel Serius Tangani Kasus Oknum Anggota Satnarkoba Polres Ogan Ilir

12.39.00
Share it:


Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) mendesak Bid Propam Polda Sumsel serius tangani kasus oknum anggota Satnarkoba Polres Ogan Ilir yang diduga melakukan tindakan sewenang wenangnya.

Berbicara kepada Wartawan di Palembang, Kamis, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ), Asmawi,HS mengatakan, apa yang dilakukan oknum Satnarkoba Polres Ogan Ilir itu adalah tindakan membahayakan orang lain yang berakibat fatal. Untuk itu, perlu diberikan sanksi berat.

"Kami berharap, Kapolda Sumsel memberikan atensi terhadap kasus ini sebab ini termasuk pelanggaran berat," ujar Asmawi.

Seperti Berita yang ditayangkan sebelumnya, alih alih direhab, e...ternyata dijadikan cepu. Apesnya, dikeroyok sejumlah orang, dituduh cepu. Nasib nas itu dialami oleh Ediansya (24 Tahun), Warga Desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

Ratnah, sebut saja begitu, gundah gulana melihat kondisi Putranya yang ketergantungan Narkoby. Merasa terenyuh dengan kondisi putranya, akhirnya Ratnah memutuskan menitipkan Edi, anaknya, ke Yayasan Cahaya Putra Tunggal Indralaya, Ogan Ilir untuk dibina dan direhab.

Namun, apa hendak dikata, alih alih pingin anaknya sembuh dari ketergantungan  Narkoby, ternyata Edi pulang ke rumah dalam keadaan berlumpur. Saat ditanya, Edi mengaku dikeroyok sejumlah orang, dituduh cepu Polisi.

Menurut salah seorang kerabat, Edi mengaku dijemput oleh sejumlah anggota Satnarkoba Polres Ogan Ilir dari sekretariat Yayasan Cahaya Putra Tunggal di Indralaya,yang kemudian dibawa ke Desa Ibul 1, Kecamatan Pemulutan. Kemudian, Edi dibekali uang seratus lima puluh ribu rupiah untuk membeli Narkoby. Namun apes, barang belum dapet, Edi dikeroyok sejumlah orang, dituduh cepu Polisi. Sementara, oknum anggota Satnarkoba hilang tanpa jejak.

Menurut kerabat Ratnah yang tidak mau ditulis namanya itu, saat di Yayasan Cahaya Putra Tunggal, Edi mengalami penyiksaan. Badannya diinjak injak, rambutnya dijambak. Disiksa.

Merasa diperlakukan semena mena, akhirnya orang tua Edi melaporkan peristiwa tersebut ke Propam Polda Sumatera Selatan, Selasa ( 22/4/2025 ) malam. Selain melaporkan oknum Anggota Satnarkoba Polres Ogan Ilir, keluarga korban juga melaporkan Ketua Yayasan Cahaya Putra Tunggal  dengan tuduhan penyiksaan.(red)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)