Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal AJB Diragukan, Saat Transaksi Tanpa Menghadirkan Saksi
Hukum Dan Kriminal

AJB Diragukan, Saat Transaksi Tanpa Menghadirkan Saksi

09.08.00
Share it:

Palabuhan Ratu,(MediaTOR Online) Terkait persoalan terbitnya akte jual beli (AJB) Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPAT - S) Camat Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi SK Kepala Kanwil BPN NO 261/SK -  32. HP. 03.04/VI/ 2019 Tanggal 11 Juni 2019, mengundang pertanyaan banyak pihak.


AJB tersebut atas nama Yani Kurniasari SE MSI persil nomor 61 yang terletak di blok kp. Otista Kohir nomor 5958 seluas 200 m2, diduga kuat, saat transaksi jual beli, tanpa menghadirkan saksi saksi yang mengetahui status dan asal usul tanah tersebut.

Akte Jual Beli yang ditandatangani oleh pejabat pembuat akte tanah yaitu Ahmad Samsul Bahri  SSos, saat pengukuran batas tanah, sebelah utara, Timur, selatan dan barat, diyakini kuat tidak menghadirkan pihak penjual. Sehingga status AJB tersebut, diketahui terdapat tanah milik orang lain," ungkap Heri Irawan Udel.

Petugas Kelurahan Palabuanratu Ayi saat dikonfirmasi.

Ketika ditelusuri kepada pihak kelurahan dan kecamatan palabuhan ratu,   pihaknya membenarkan, kedatangan beberapa warga Otista, mempertanyakan soal AJB. Dalam waktu dekat akan memanggil pihak penjual dan pembeli, dan para saksi saksi yang terlibat, kata petugas kelurahan Ayi.

Sampai berita ini ditulis, bahwa AJB atas nama Yani Kurniasari adalah tanah bekas pemukiman warga Kebon Tarum Dua, sekarang Otista yang terkena oleh Saluran Utama Tegangan Tinggi SUTT. Dianggap  oleh warga saat itu lahan milik PLN, entah bagaimana. Tiba-tiba ada AJB cukup diragukan. Saat minta dihadirkan pihak penjual, pihak pembeli, Yani Kurniasari sampai berita ini diturunkan belum bisa menghadirkan. " (Saepul Usman)



Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)