Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum SCI Khawatirkan Kerjasama Kejari Ogan Ilir dengan Dinas PMD Menyuburkan Korupsi Dana Desa
Hukum

SCI Khawatirkan Kerjasama Kejari Ogan Ilir dengan Dinas PMD Menyuburkan Korupsi Dana Desa

08.25.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) mengkhawatirkan kerjasama antara Kejaksaan Ogan Ilir dengan Dinas PMD Ogan Ilir akan menyuburkan praktek Korupsi Dana Desa.

Berbicara kepada Wartawan di Palembang, Sabtu, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ) Asmawi,HS mengatakan, kerjasama yang dilakukan antara Kejaksaan Ogan Ilir dengan Dinas PMD Ogan Ilir berupa bantuan dan perlindungan Hukum di lingkungan perlindungan Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa perlu dipertanyakan.

Asisten Bidang Pemerintahan Pemkab Ogan Ilir sekaligus PLT Kepala Dinas PMD Ogan Ilir, Dicky Syaelandra pada saat penandatanganan MOU antara Kejaksaan Ogan Ilir dengan Dinas PMD Ogan Ilir mengatakan, bahwa kerjasama bertujuan untuk memberikan perlindungan Hukum serta pendampingan dalam penyelesaian permasalahan hukum dengan Perdata dan Tata Usaha Negara dilingkungan Pemerintahan Desa.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Eben Naser Silalahi SH MH mengatakan,pentingnya pendampingan hukum dalam tata kelola Desa. "Melalui kerjasama ini, kami siap memberikan bantuan Hukum, pendampingan, serta pertimbangan hukum bagi desa desa di Kabupaten Ogan Ilir," ujarnya.

Menurut Asmawi, ini aneh, masak Kejaksaan sebagai Institusi Penegak Hukum bertindak sebagai Pengacara Kepala Desa bermasalah."Bantuan Hukum, pendampingan hukum seperti apa yang dimaksud Kajari itu," tanya Asmawi.

Asmawi mengkhawatirkan, dengan kerjasama ini oknum Kepala Desa semakin berani ' melahap' dana desa karena ada bemper.

Asmawi khawatir, dengan kerjasama itu, Laporan menyangkut dugaan Penyimpangan penggunaan Dana Desa tidak akan diproses.

Dugaan penyimpangan Dana Desa di beberapa Desa di Kecamatan Pemulutan Barat dan Kecamatan Pemulutan Selatan perlu dilakukan pengusutan.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)