Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Pemkab Lampung Selatan Hibahkan 1 Unit Mobil Toyota Hiace Kepada Pemprov lampung
Daerah

Pemkab Lampung Selatan Hibahkan 1 Unit Mobil Toyota Hiace Kepada Pemprov lampung

19.45.00
Share it:

Kalianda,(MediaTOR Online) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memberikan hibah satu unit mobil Samsat Keliling kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Penyerahan hibah berlangsung di Kantor Samsat Kalianda, Kamis (8/5/2025).

Penyerahan dilakukan langsung Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama (Egi) kepada Asisten Administrasi Umum Provinsi Lampung Sulpakar. Hal ini sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat.




Diketahui, hibah berupa kendaraan roda empat jenis Toyota Hiace Commuter senilai Rp1.079.700.000 dibeli menggunakan dana APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

“Ini adalah bukti nyata semangat kolaborasi. Tujuannya jelas, untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan merata kepada masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari kantor Samsat,” ujar Bupati Egi, saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Bupati Egi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program ini. Dirinya menegaskan pentingnya penggunaan mobil ini secara maksimal.

“Kalau investasi satu miliar ini tidak berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, maka penggunaannya harus dievaluasi. Kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan kendaraan ini benar-benar bermanfaat,” kata Bupati Egi.

Sementara itu, mewakili Gubernur Lampung, Asisten Administrasi Umum Provinsi Lampung Sulpakar turut mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Lampung Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas hibah ini. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah. Dengan adanya mobil Samsat Keliling, pelayanan akan lebih mudah dijangkau, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota,” kata Sulpakar.

Sulpakar juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

“Kalau pelayanan sudah ditingkatkan, maka pendapatan juga harus naik. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Sulpakar berharap dengan kehadiran mobil Samsat Keliling itu bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pelayanan yang lebih cepat dan baik ucap nya.(Ifan )

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)