Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Penggunaan Dana Desa Ngulak 2, Sumsel Diduga Menyimpang
Hukum Dan Kriminal

Penggunaan Dana Desa Ngulak 2, Sumsel Diduga Menyimpang

20.20.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Penggunaan Dana Desa, Desa Ngulak 2, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel diduga terjadi penyimpangan yang diduga mengakibatkan kerugian Negara ratusan juta rupiah.


Keterangan yang diperoleh MediaTOR mengungkapkan, Tahun Anggaran 2023, Desa Ngulak 2, Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.1.108.426.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Pembangunan/ rehab/peningkatan/pengerasan jalan desa sebesar Rp.247.745.650. Namun, berdasarkan ivestigasi yang dilakukan, fisik pekerjaan diduga dikerjakan asal jadi.

Pemeliharaan gedung/prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sebesar Rp.143.203.650, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB. Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi masyarakat sebesar Rp.78.800.000, diduga terjadi penyimpangan.

Pelatihan/Bimtek/pengenalan tepat guna untuk Pertanian/peternakan sebesar Rp.75.250.000, diduga terjadi penyimpangan. Pembangunan/rehab/peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa sebesar Rp.95.150.000, diduga terjadi penyimpangan. Diduga program tersebut untuk kepentingan oknum Kades. Pelatihan managemen pengolahan Koperasi Desa/UMK sebesar Rp.51.529.800, diduga terjadi penyimpangan.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2024, Desa Ngulak 2, mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.855.082.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll sebesar Rp.39.796.000, diduga terjadi penyimpangan.

Pemeliharaan gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakat sebesar Rp.78.497.420, diduga terjadi penyimpangan.

Sementara itu, Kepala Desa Ngulak 2 belum berhasil dihubungi untuk konfirmasi.( Asm )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)