Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Praktisi Hukum Mendesak APH Proaktif Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat, OKU
Hukum Dan Kriminal

Praktisi Hukum Mendesak APH Proaktif Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat, OKU

13.35.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Sejumlah Praktisi Hukum mendesak Aparat Penegak Hukum segera melakukan pengusutan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa, Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat, Ogan Komering Ulu, Sumsel.

"Aparat Penegak Hukum harus pro aktif melakukan pengusutan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa, Desa Batu Putih menunggu Laporan dari masyarakat," ujar Haris, salah seorang Praktisi Hukum kepada Wartawan, Kamis. Haris dimintai pendapatnya terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa, Desa Batu Putih yang diduga tidak tersentuh Hukum.

Menurut Haris, dalam tindak pidana Korupsi, Aparat Penegak Hukum bisa saja mengambil data dari Pemberitaan Media sebagai rujukan. Di Instansi Kepolisian, lanjut Haris, bisa menggunakan model A.

Keterangan yang diperoleh Wartawan mengungkapkan, meski sering kali penggunaan Dana Desa, Desa Batu Putih yang diduga terjadi penyimpangan sering dipersoalkan, namun sampai saat ini tidak ada tanda-tanda oknum Kepala Desa Batu Putih berurusan dengan Hukum.

Persoalan penggunaan Dana Desa, Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat, Ogan Komering Ulu yang begitu besar yang sering dipersoalkan beberapa kalangan, sepertinya angin lalu.Tak tersentuh Hukum.

Data yang yang diperoleh Wartawan mengungkapkan, Tahun Anggaran 2023, Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat, Ogan Komering Ulu mendapat Dana Desa sebesar Rp.912.280.000,  yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp.217.350.000. Namun, menurut keterangan Tokoh Masyarakat, dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi oknum Kepala Desa.

Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa (penampungan, Bak sampah dll ) sebesar Rp.42 juta, diduga terjadi penyimpangan. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang sebesar Rp.141.716.050, diduga dikerjakan asal jadi.

Makanan tambahan untuk ibu hamil, lansia dan insentif kader posyandu sebesar Rp.65.050.000, diduga tidak sepenuhnya diserahkan. Alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dll sebesar Rp.57 juta, diduga terjadi penyimpangan. Alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung sebesar Rp.103.600.000, diduga terjadi penyimpangan.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2024, Desa Batu Putih menerima Dana Desa sebesar Rp.918.182.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa sebesar Rp.30.560.000, diduga terjadi penyimpangan.

Pengerasan jembatan milik desa sebesar Rp.150.543.500, diduga dikerjakan tidak sesuai dengan RAB. Pengerasan jembatan milik desa sebesar Rp.47.054.000, diduga tidak sesuai RAB.

Pengerasan jalan desa Rp.33.178.000, diduga dikerjakan asal jadi. Penampungan bak sampah Rp.36 juta, diduga terjadi penyimpangan. Jalan lingkungan/pemukiman/gang sebesar Rp.63.238.000, diduga dikerjakan asal jadi.

Makanan tambahan untuk ibu hamil, lansia dan insentif kader posyandu Rp.73.040.000, diduga tidak sepenuhnya diserahkan. Alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi, jagung dll sebesar Rp.135.918.700, diduga terjadi penyimpangan. Alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi, jagung dll sebesar Rp.65.573.000, diduga terjadi penyimpangan. Diduga untuk kepentingan oknum Kepala Desa.

Terkait dengan itu, sejumlah Aktivis  akan menyampaikan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Sunatera Selatan.

Sementara itu, Kepala Desa Batu Putih belum berhasil dihubungi untuk konfirmasi.(Asm)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)