Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Terkait OTT Kejati Sumsel di Lahat, SCI Mensinyalir Dugaan Setoran Untuk Oknum Diduga Juga Terjadi di Ogan Ilir
Hukum Dan Kriminal

Terkait OTT Kejati Sumsel di Lahat, SCI Mensinyalir Dugaan Setoran Untuk Oknum Diduga Juga Terjadi di Ogan Ilir

17.35.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Terkait OTT Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang menjaring puluhan oknum Kepala Desa dan oknum Camat di Lahat, SCI mensinyalir dugaan suap diduga juga terjadi di Kabupaten Ogan Ilir.

Seperti ramai Pemberitaan, Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menangkap puluhan oknum Kepala Desa dan Camat di Lahat dalam operasi OTT. Puluhan juta uang diduga suap berhasil diamankan Tim. 

Menurut Aspidsus Kejati Sumsel, Dr,Andriansyah, diduga ada aliran dana ke oknum Aparat Penegak Hukum (APH).

Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumsel resmi menetapkan Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Nahudin dan Bendahara Forum Kades, Junaidi sebagai tersangka.

Menurut Aspidsus, kedua tersangka meminta agar para Kades untuk meminta iuran masing masing dalam priode satu tahun sebesar Rp.7 juya. Dana yang diambil tersebut bersumber dari Dana Desa. Katanya, Dana itu akan diserahkan ke oknum APH.

Sementara itu, Koordinator Nasional Corruption Investigation (SCI), Asmawi,HS mengungkapkan, dugaan suap Dana Desa itu tidak hanya terjadi di Lahat saja, di daerah lain juga terjadi.

SCI, kata Asmawi, menerima laporan dugaan praktik suap dalam pencairan Dana Desa di Ogan Ilir. Setiap kali pengurusan untuk mencairkan Dana Desa, setiap Kepala Desa diduga mengeluarkan uang dua juta rupiah untuk oknum Camat setempat. Belum lagi untuk oknum Kasi PMD. SCI mencatat ada sejumlah oknum Camat diduga menerima setoran dalam pengurusan pencairan Dana Desa. Selain itu, ada dugaan setoran untuk oknum Aparat Penegak Hukum (APH). Modusnya sama seperti di Kabupaten Lahat.

Asmawi mengaku, pihaknya memiliki data valid terkait dugaan setoran untuk oknum APH di Ogan Ilir."Dari siapa untuk siapa kami memiliki bukti valid," ujar Ketua Partai Demokrat Ogan Komering Ilir Priode 2002-2004 dan Ketua Partai Demokrat Ogan Ilir Priode 2004-2007 ini kepada Wartawan di Palembang, Jum'at.

Terkait dengan itu, pihaknya akan menyampaikan Pengaduan ke Kapolri  dan Kejaksaan Agung.(Rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)