Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Bos Judol Terbesar di Indonesia juga Pemilik Hotel Aruss Semarang Dituntut JPU Kejaksaan Agung Dua Tahun Penjara Saja
Hukum Dan Kriminal

Bos Judol Terbesar di Indonesia juga Pemilik Hotel Aruss Semarang Dituntut JPU Kejaksaan Agung Dua Tahun Penjara Saja

21.43.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Pengusaha Firman Hertanto yang diduga sebagai bos judi online (judol) terbesar di Indonesia yang juga bos hotel Aruss di Semarang dituntut dua (2) tahun penjara oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Firman Hertanto alias Aseng dan anaknya Rico Hertanto (mewakili PT Artha Jaya Putra/AJP) dituntut bersalah melakukan pengelolaan perjudian online dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Terdakwa  melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang sebagaimana dakwaan alternatif ketiga. Oleh karenanya dituntut pidana terhadap terdakwa Firman Hertanto selama dua tahun," kata jaksa Subhan Noor Hidayat SH MH saat membacakan requisitor penuntut umum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Tidak hanya itu saja, bos hotel Aruss  di Semarang itu juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila Firman Hertanto tidak bisa membayar denda tersebut, maka diganti pidana kurungan selama empat bulan.

Sidang kasus judol di PN Jakarta Utara.

Hal yang memberatkan Firman Hertanto, selama persidangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Dia juga dinilai tidak membantu program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas perjudian. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan. Juga karena berusia lanjut dan sedang sakit.

Sedangkan terdakwa Rico Hertanto yang mewakili PT Artha Jaya Putra dituntut membayar denda Rp 20 miliar. “Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 3 jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam sidang majelis hakim PN Jakarta Utara pimpinan Sortha Ria Neva SH MH disebutkan jaksa bahwa perbuatan kedua terdakwa didukung keterangan sejumlah saksi dan ahli yang dihadirkan ke persidangan.

Empat ahli Budi Saiful Haris dan Kristantono dari PPATK, uditor dan ahli hukum korporasi Togi Pangaribuan serta ahli TPPU Diyanti berpendapat dalam kasus tersebut terdapat tindak pidana dan lanjutannya (TPPU).

JPU menyebutkan terdakwa PT Artha Jaya Putra (Rico Hertanto) didirikan terdakwa Firman Hertanto selaku komisaris sekaligus sebagai pengendali perseroan.

Firman Hertanto sekaligus pengendali perseroan yang dijadikan untuk menempatkan atau mengubah bentuk uang/dana atau harta kekayaan yang diperoleh Firman Hertanto dari perjudian online menggunakan modus penggunaan uang tunai dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai transaksi keuangan dari rekening anonim dan tidak dapat dilacak dengan tujuan agar uang atau harta kekayaan yang diperoleh oleh Firman Hertanto tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

PT Artha Putra Jaya menerima uang Rp 200 miliar, yang ditransfer oleh komisaris PT Artha Jaya Putra dari rekening bank swasta milik Firman Hertanto ke dalam rekening PT Artha Jaya Putra pada bank swasta yang digunakan PT Artha Jaya Putra untuk proyek pembangunan Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Dalam surat dakwaan jaksa yang dibacakan sebelumnya disebutkan pula bahwa Firman Hertanto menerima aliran dana dari judi online sekitar Rp 402,8 miliar. Uang itu bersumber dari rekening penampung hasil  judol dengan domain AGEN138, DAFABET, atau Judi Bola sejak 2020 hingga 2022.

"Pada rekening bank swasta atas nama Firman Hertanto menerima sebesar Rp 356.144.204.185. Sedangkan pada rekening bank swasta lainnya yang juga atas nama Firman Hertanto menerima dana hasil judol sebesar Rp 46.731.539.671," demikian jaksa dalam surat dakwaannya.

Jaksa juga menyebutkan Firman Hertanto secara bertahap menerima uang hasil pencairan cek judi online yang disetorkan Gandi Putra Tan dan Andi Saputra kedua rekening miliknya. Dari total uang tersebut, Rp 100 miliar ditransfer ke rekening bank swasta atas nama PT Artha Jaya Putra.

Namun demikian, jaksa dari Kejaksaan Agung tidak mengajukan tuntutan merampas untuk negara hotel Aruss. Melainkan dikembalikan ke PT Artha Jaya Putra. Hanya uang barang bukti saja yang dirampas untuk negara. (Pas)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)