Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Politik HUT Ke 61, Partai Golkar DPD Kabupaten Bogor Gelar Sembako Murah
Politik

HUT Ke 61, Partai Golkar DPD Kabupaten Bogor Gelar Sembako Murah

21.58.00
Share it:

Cibinong,(MediaTOR Online) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bogor memperingati hari lahirnya yang ke 61. Acara tersebut diadakan di sekretariat DPD partai Golkar Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong.

H. Ade Ruhandi Wabub Bogor dan H. Wawan Haikal Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor

Tampak hadir dalam peringatan tersebut Wakil Bupati Bogor H. Ade Ruhandi (Jaro Ade), anggota DPR RI Ravindra Airlangga Hartarto, Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor H. Wawan Haikal Kurdi, jajaran Fraksi Partai Golkar H. Maulana, Aan Triyana. Selain itu hadir juga pengurus DPD dan seluruh PK Partai Golkar serta ribuan masyarakat dan pengemudi ojeg online.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi ,"Tahun ini partai Golkar diacara ulang tahun yang ke 61, lebih mengedepankan pada kegiatan sosial. Kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, berupa pangan murah, pemeriksaan kesehatan gratis pemberian santunan kepada anak yatim dan kegiatan keagamaan," tandasnya.

Hal itu dilakukan karena sesuai harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, agar semua partai pendukung pemerintah tak boleh jauh dari masyarakat. Harus selalu dekat dan hadir ditengah masyarakat dengan kegiatan salah satunya pasar murah, ujar Jaro Ade.

                                                       Pemeriksaan kesehatan gratis

                                                Pemberian santunan anak yatim

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor H. Wawan Haikal turut memberikan apresiasi,"Kegiatan saat ini sesuai arahan Ketua Umum Partai Golkar. Bahwa rangkaian kegiatan hari ulang tahun partai Golkar ke 61, DPD Golkar Kabupaten Bogor berkomitmen, akan selalu ada di tengah masyarakat. Untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan kebutuhan sembako murah," pungkasnya. (Haryati)


Tags: Politik
Share it:

Politik

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)