Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Muhtada Dorong Pemerataan Akses Pendidikan di Tambun Utara
Pendidikan

Muhtada Dorong Pemerataan Akses Pendidikan di Tambun Utara

11.56.00
Share it:

Cikarang,(MediaTOR  Online) — Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Perumahan Darmawangsa untuk memiliki sekolah menengah di wilayah mereka segera terwujud. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtada Sobirin, memastikan bahwa lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) seluas 1 hektar di kawasan tersebut telah resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk pembangunan sekolah menengah.


“Tanahnya sudah diserahkan ke aset Pemkab Bekasi. Kita dorong agar dibangun SMA atau SMK, karena untuk SMA kewenangannya ada di Provinsi Jawa Barat,” ujar Muhtada saat ditemui dalam kegiatan reses di Tambun Utara, Senin (4/11/2025).

Menurut Muhtada, penyerahan aset tersebut merupakan langkah strategis agar Pemkab Bekasi dapat segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proses perencanaan dan pembangunan sekolah baru.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat agar pembangunan sekolah bisa segera direalisasikan setelah aset dilepas oleh Pemkab Bekasi,” tambahnya menegaskan.

Ia menilai, kebutuhan fasilitas pendidikan di wilayah Tambun Utara sangat mendesak, mengingat pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi dengan ketersediaan sekolah negeri di sekitar kawasan perumahan. Banyak warga yang harus menyekolahkan anak ke luar wilayah karena keterbatasan daya tampung sekolah di Tambun Utara.

“Dengan adanya sekolah baru ini, saya berharap akses pendidikan di Tambun Utara semakin merata. Warga tidak perlu lagi menyekolahkan anak jauh ke daerah lain,” kata politisi muda Partai Golkar itu.

Muhtada juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung proses pembangunan dengan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, agar proyek sekolah yang akan menjadi aset penting bagi generasi muda di Tambun Utara dapat berjalan lancar.

Langkah pengawalan yang dilakukan Muhtada Sobirin ini mendapat apresiasi dari warga setempat. Mereka menilai kehadiran sekolah baru nantinya akan menjadi solusi atas kebutuhan pendidikan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat di Perumahan Darmawangsa dan sekitarnya. (YS)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)